Gubernur Lemhanas Bicara Ketahanan Nasional di Papua
Agus menjelaskan, Lemhannas memang membuat kajian terkait ketahanan nasional di seluruh daerah di Indonesia termasuk Papua.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menanggapi terkait anggota DPR RI yang meminta agar Lemhannas membuat kajian terkait ketahanan nasional dalam kaitannya dengan kerusuhan di Papua yang belakangan terjadi.
Agus menjelaskan, Lemhannas memang membuat kajian terkait ketahanan nasional di seluruh daerah di Indonesia termasuk Papua.
Namun ia mengatakan Lemhannas tidak mengkaji dinamika dari hari ke hari seperti lembaga lainnya.
Ia pun menjelaskan, selaim Lemhannas pemerintah juga memiliki perangkat lain antara lain BIN dan kementerian-kementerian lain gang juga membuat kajian terkait hal tersebut.
"Ya kita melakukan kajian tapi memang Lemhannas itu tidak seperti lembaga kajian yang mengkaji dinamika dari hari ke hari tentang situasi karena kami bukan lembaga pengkajian seperti CSIS atau LIPI dan kalau itu untuk disampaikan kepada pemerintah, maka pemerintah juga lebih lengkap mempunyai perangkat-perangkatnya," kata Agus di kantor Lemhannas RI Jakarta Pusat pada Rabu (4/9/2019).
"Pemerintah mempunyai intelijen, Badan Intelijen Nasional. Pemerintah mempunyai kementerian-kementerian fungsional yang pasti akan mengkuti perkembangannya. Jadi lemhannas bukan satu-satunya. Walaupun kita juga akan selalu mengamati perkembangan situasi dan membuat jadwal tentang kajian-kajian yang kita rasa perlu untuk kita kaji," kata Agus.
Sebelumnya, dikutip dari dpr.go.id Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aris Saputra menegaskan terkait kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat akhir-akhir ini.
Ia meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) harus segera memperkuat nilai ketahanan daerah tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga mempertanyakan nilai ketahanan dua provinsi di timur Indonesia itu.
“Selama ini kajiannya dari Papua itu, berapa nilai ketahanannya sampai bisa terjadi kasus kerusuhan seperti itu. Apakah nilai ketahanannya tanggung atau di bawah tanggung, ini harus dijelaskan,” papar Supiadin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama Lemhannas dan Sesjen Wantannas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Politisi Partai NasDem ini mengatakan daerah-daerah di Indonesia yang masih tertinggal jauh harus segera dilakukan pembangunan yang bersifat prioritas, serta penguatan terhadap ideologi bangsa dan negara terhadap pemerintah.
“Harus ada prioritas pembangunan dari pemerintah terhadap daerah-daerah yang masih tertinggal, atau yang mempunyai ideologi ketahanan yang lemah. Sehingga pemerintah harus mencari cara bagaimana meningkatkan ideologi di daerah tersebut,” pesan Supiadin.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat tersebut menilai Lemhannas harus segera menyampaikan nilai ketahanan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga jika ada yang masih lemah, perlu segera diperkuat agar kejadian seperti di Papua tidak terulang.
“Saya meminta kepada Lemhannas agar diberikan gambaran berapa nilai ketahanan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga kami bisa mempunyai gambaran juga dalam menganalisis permasalahan tersebut, tentunya dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Supiadin.