Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, sebanyak 5 orang menjadi korban meninggal saat kerusuhan di Papua.

Wiranto menyebut, korban meninggal itu terdiri dari empat orang warga dan satu anggota TNI.

"Sampai dengan hari ini, hasil pantauannya masyarakat yang meninggal dunia 4 orang," kata Wiranto saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

"Untuk TNI-Polri di Papua itu meninggal 1 orang TNI, luka-luka 2 anggota Polri," tambahnya. Selain itu, Wiranto menyebut, ada 15 warga yang mengalami luka-luka di Papua.

Ia menambahkan, tidak ada masyarakat yang menjadi korban meninggal dan luka berat di Papua Barat. 

Baca: Istana: Benny Wenda Provokator, Aktor Intelektual Aksi Rusuh di Papua

"Papua Barat meninggal dunia nihil, luka-luka juga nihil. Luka ringan ada, tapi tidak begitu," ungkapnya.

Ia menyebut ada dua orang anggota TNI-Polri yang mengalami luka di Papua Barat.

Baca: Ini Rincian Masalah yang Jadi Pemicu Gejolak Politik di Papua Menurut Stafsus Istana

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan kondisi di Papua dan Papua Barat sudah kondusif.

Saat ini, kata Wiranto, masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti normal.

Baca: Istana Akan Tangani Aktor Rusuh Papua Benny Wenda Secara Politik, Tidak Militer

"Papua-Papua Barat secara umum tetap kondusif. Kemarin sudah kondusif, sekarang tetap kondusif dan aktivitas masyarakat kembali normal," ujar Wiranto.

Aktivitas layanan publik juga dia sebut sudah kembali normal, khususnya di perkotaan, baik pelayanan transportasi, pelabuhan, bandara, terminal sudah berjalan seperti semula.

"Distribusi BBM juga sudah berjalan, pemerintahan, pasar, kesehatan, perbankan, PDAM sudah dapat berfungsi. Hanya PDAM perlu perbaikan lagi, karena memang ada kerusakan akibat kerusuhan kemarin itu," sebut Wiranto.

Sebut Saja Dalangnya

Terkait rusuh Papua yang oleh pemerintah disebut didalangi asing, anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil meminta pemerintah mengungkapkan pihak asing yang terlibat di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Nasir, pengungkapan pihak asing itu bisa dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam masalah tersebut.

"Karenanya harus cari siapa orang asing itu. Apakah personal, kelompok atau negara yang ikut terlibat sehingga terjadi kerusuhan di Papua," kata Nasir Djamil saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Baca: Gubernur Lemhanas Bicara Ketahanan Nasional di Papua

Selain itu, kata Nasir, pemerintah belum mengungkapkan siapa kelompok lainnya atau negara tertentu yang ikut memprovokasi kerusuhan tersebut.

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah harus menyampaikam secara terbuka siapa pihak asing yang disebut sebagai dalang kerusuhan di Papua.

"Disampaikan kepada publik, ini loh yang memprovokasi orang papua, ini dia. Orangnya ini afiliasinya ini dan sebagainya. Apalagi sekarang di medsos ada nama dan orang yang ikut provokasi kerusuhan di Papua itu. Karena itu, memang penegakan hukum dalam konteks Papua harus tegas," terangnya.

Sebelumnya, pemerintah baru menuding Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda terlibat dalam memprovokasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. 

Namun kini Benny kini berstatus Warga Negara Inggris setelah mendapat suaka pada 2002.

Empat WNA asal Australia juga telah dideportasi dari Sorong, Papua. Mereka diketahui ikut dalam demonstrasi di kantor Wali Kota Sorong pada 27 Agustus 2019.

Belakangan, Polda Jawa Timur menetapkan Veronika Koman sebagai tersangka. Veronika dituding memprovokasi warga Papua melalui media sosial.