Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI DPR RI merampungkan tahapan uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) terhadap 32 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Kamis (5/9/2019) malam.

Terakhir, sebanyak delapan calon anggota BPK menjalani fit and proper tes.

Mereka yaitu, Tito Sulistiyo, Indra Utama, Heru Kreshna Reza, Riza Suarga, Chandra Wijaya, Sahala B Pasaribu, Tjatur Sapto Edy, dan Ruslan Abdul Gani.

Selanjutnya, dari 32 nama tersebut akan diseleksi.

Kemudian, nantinya dipilih lima nama yang menjadi anggota BPK.

Tahapan seleksi ini dilakukan di tengah sorotan dari sejumlah pihak yang menilai terlalu banyak politisi masuk mengikuti seleksi BPK.

Baca: TERBARU Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 6 September 2019: Virgo dan Libra Sangat Beruntung, Selamat!

Baca: Prakiraan Cuaca BMKG di 33 Kota Hari Ini, Jumat 6 September 2019: Banda Aceh Hujan di Malam Hari

Baca: Personel dan Eks Personel Base Jam Rencanakan Gelar Konser Reuni

Diantaranya, yaitu Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Achsanul Qosasi (Partai Demokrat), dan Pius Lustrilanang (Partai Gerindra), Daniel Lumban Tobing (PDI-P), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ahmadi Noor Supit (Golkar), dan Wilgo Zainar (Gerindra).

Menanggapi banyaknya politisi yang ingin maju menjadi anggota BPK, Ruslan Abdul Gani, salah satu calon anggota BPK, mengatakan politisi yang berniat ingin menjadi anggota BPK tidak serta merta menghilangkan independensi lembaga itu sendiri.

Menurut dia, selama ini keberadaan politisi di BPK tidak mempengaruhi independensi lembaga tersebut.

"Apakah pernah terbukti mengurangi independensi BPK. Jangan terlalu cepat menjustifikasi sesuatu. Saya yakin yang ada sekarang kita akan berjuang juga untuk menjaga (independensi,-red)," kata dia, setelah mengikuti, uji kelayakan dan kepatuhan, Kamis (5/9/2019).

Dia menegaskan, masing-masing calon anggota mempunyai kompetensi. Dia mengaku mempunyai program untuk penguatan kelembagaan dan menjaga kemandirian dalam pengelolaan sumber daya manusia sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

"Melakukan penguatan peran BPK untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional. Dan melakukan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga negara dalam suatu rencana aksi dan agenda bersama," kata dia.

Dia menambahkan, untuk menjaga kualitas dari pada hasil pemeriksaan BPK, dia akan menerapkan sistem pengendalian yang terukur.

"Sehingga setiap lini yang terkait pemeriksaan bisa mengetahui porsi dan perannya dalam suatu laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan," tambahnya.

Untuk diketahui, pengumuman pemilihan lima nama anggota BPK yang lolos dilakukan pada 16 September 2019. Kemudian pada 24 September kelima nama tersebut akan diboyong ke Paripurna DPR RI.