Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengamat Apresiasi Pimpinan DPR Selamatkan Kehormatan Lembaganya

Pimpinan DPR tetap bersikukuh dan bertahan dengan sikap mereka agar tahapan seleksi calon anggota BPK dijalankan sesuai dengan UU

Pengamat Apresiasi Pimpinan DPR Selamatkan Kehormatan Lembaganya
Ist
Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu memberi apresiasi kepada Pimpinan DPR RI yang dinilai telah berusaha dan kerja keras menyelamatkan kehormatan dan wibawa lembaganya melalui seleksi pemilihan calon anggota BPK periode 2019-2024.

“Pimpinan DPR tetap bersikukuh dan bertahan dengan sikap mereka agar tahapan seleksi calon anggota BPK dijalankan sesuai dengan UU dan Tatib DPR yang berlaku,” ungkapnya dalam keterangan pers, kemarin.

Menurut Tom, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) dan anggota Komite IV DPD RI telah berjuang mempertahankan hak konstitusional 30 calon anggota BPK yang diatur dalam UUD 1945.

Dikatakan Tom, saat ini sedang berjalan Fit and proper tes terhadap 32 calon anggota BPK yang dianggap lulus atas tes makalah yang dilakukan komisi XI DPR, meskipun dalam Tatib DPR tidak ada syarat penilaian makalah.

Dalam jadwal fit and propertes yang telah diagendakan Komisi XI DPR, satu calon tidak dapat hadir dalam fit and proper test. Karena pemberitahuan jadwal test itu disampaikan secara mendadak pada hari yang sama dengan jadwal fit and proper test.

Sedangkan dua calon, tidak menghadiri fit and proper test kemungkinan karena menyadari bahwa proses seleksi pemilihan calon anggota BPK melanggar UU dan Tatib, sehingga tidak mau hadir. "Kita memberi apresiasi terhadap mereka, karena telah menunjukkan sikap nasionalis dan patriot."

Sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai Komisi XI DPR telah melanggar aturan, bahkan Undang-Undang (UU), karena berani meneruskan melakukan fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara Komite IV DPD RI belum memberikan pertimbangan apapun terhadap para calon.

“Dalam UU BPK No:15/2016, pasal 14 ayat (1) dan (2) sudah jelas di situ. Jadi anda bisa tafsirkanlah soal langkah Komisi XI DPR itu,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas