Wiranto Pimpin Rakor Pengendalian Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Ia menambahkan, rapat ini akan juga membahas penanggulangan dan pencegahan karhutla pada puncak musim kekeringan yang terjadi pada bulan Agustus dan S
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memimpin rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Jumat (13/9/2019).
Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Munardo, perwakilan dari BMKG, serta perwakilan dari Pemerintahan Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
"Hari ini kita kembali lakukan rapat koordinasi tentang bagaimana kita menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah RI, seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu kita sudah melapor ke Presiden Jokowi di istana utk bagaimana kita meningkatkan penanggulana kebakaran hutan dan lahan ini," ujar Wiranto saat membuka rapat tersebut.
Ia menambahkan, rapat ini akan juga membahas penanggulangan dan pencegahan karhutla pada puncak musim kekeringan yang terjadi pada bulan Agustus dan September.
Baca: IPW Apresiasi Komisi III DPR Pilih Firli Bahuri dan 4 Pimpinan yang Baru KPK
"Beliau (Jokowi) telah mewanti-wanti agar kegiatan yang baik merupakan penanggulannya maupun pencegahan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu," ungkap mantan Panglima ABRI ini.
Dalam rapat yang sedang berlangsung tertutup ini, baik Kementerian LHK, BMKG, BNPB, maupun perwakilan daerah akan memberikan laporan terkini mengenai situasi dan kondisi karhutla.
"Rapat hari ini kita fokus kepada apa yang sudah kita lakukan apa yang kurang, yang harus kita perbaiki sehingga kita bisa segera menekan titik api ini dan kurangi paling tidak asap yang sekarang menganggu masyarakat," kata Wiranto.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.