Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pidana Korporasi Dalam RKHUP Dinilai Melawan Akal Sehat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras rencana pengesahan RKUHP yang kesannya tergesa-gesa ingin segera dirampungkan DPR RI.

Pidana Korporasi Dalam RKHUP Dinilai Melawan Akal Sehat
psi.id
Juru Bicara PSI bidang Hukum, Dini Purwono. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras rencana pengesahan RKUHP yang kesannya tergesa-gesa ingin segera dirampungkan DPR RI.

PSI memberikan catatan penting tentang ketentuan Pemidanaan atas korporasi.

Juru Bicara DPP PSI Dini Purwono menyatakan benar adanya, untuk mengatur mengenai pidana korporasi, tapi dengan melihat sistem penegakan hukum di Indonesia.

"sebaiknya pidana korporasi diatur melalui UU yang bersifat khusus atau lex specialist. Jangan atur di KUHP yang bersifat umum," ucap Dini Purwono dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2019).

Dini menambahkan, aturan tentang korporasi itu jauh lebih rumit dan selalu berubah sesuai perkembangan ekonomi dunia.

Baca: Bobby Nasution Bakal Maju di di Pilwalkot Medan 2020? PDIP Buka Kemungkinan Dukung Menantu Jokowi

Baca: Tangis Ria Irawan dan Suara Begetar Sang Suami Saat Jelaskan Tentang Kanker yang Menekan Saraf Otak

Baca: Habibie Ogah Ingkar, Tak Hanya Setia Pada Ainun, Janji Pada Pembantu Pun Ditepati

Apalagi, kata Dini, Presiden Jokowi sedang berupaya menarik investor untuk meningkatkan ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia.

"RKUHP ini bisa kontraproduktif," katanya.

Untuk itu, PSI menyarankan agar UU khusus yang mengatur pidana korporasi mesti dibarengi dengan peraturan pelaksana yang rinci, jelas serta terukur yang telah mengakomodir masukan dari dunia usaha dan juga profesi penunjangnya.

Tidak cukup jika hanya diatur dengan KUHP, bahkan berpotensi menjadi pasal karet yang akhirnya memberikan ketidakpastian dalam berinvestasi.

"Tentu ini bertolak belakang dengan visi dan misi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi utama di Asia," tutupnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Anita K Wardhani
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas