Pakar Hukum Minta Publik Baca Buku 1 RKUHP: yang Bermasalah Itu 2 Persen Saja Tidak Ada
Eddy Hiariej mengatakan kalau penyataan Jokowi untuk menunda revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) adalah langkah yang tepat.
Editor: widi henaldi
Pakar Hukum Pidana Minta Publik Baca Buku 1 RKUHP: yang Bermasalah Itu 2 Persen Saja Tidak Ada
TRIBUNNEWS.COM -- Pakar Hukum Pidana dari UGM, Eddy Hiariej mengatakan kalau penyataan Jokowi untuk menunda revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) adalah langkah yang tepat.
Tak hanya itu, Eddy Hiariej juga meminta publik untuk membaca buku 1, bukan hanya buku 2 saja.
Hal itu disampaikan oleh Eddy Hiariej pada tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi, Sabtu (21/9/2019).
Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Talk Show tvOne, Eddy Hiariej
"Begini, saya mau katakan kepada publik, bahwa menyusun kitab undang-undang hukum pidana itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi bagi kita di Indonesia yang multi religi, multi etnis dan multi culture," kata Eddy Hiariej.
Tak hanya itu, ia juga meminta publik untuk tidak membandingkan dengan negara lain.
"Oleh karena itu jangan ketika kita berbicara mengenai KUHP Indonesia, lalu bandingkan dengan Eropa misalnya, ke Belanda, ke Jerman, atau ke negara antah berantah apapun," jelasnya.
Hal itu karena menurut Eddy Hiariej, negara lain itu homogen, sementara di Indonesia ini heterogen.
"Sehingga akan ada kontroversi secara diameteral antara pro dan kontra. Oleh karena itu kita harus mencari win win solution," ujarnya.
