Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, mengatakan 52 korporasi disegel.

Penyegelan dilakukan karena 52 korporasi tersebut dianggap terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

"Penyegelan telah dilakukan pada 52 perusahaan di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, dan Kalteng seluas 8.931 Ha," ujar Rasio Ridho Sani, Senin (23/09/2019).

Menurutnya manusia menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah daerah.

"Manusia menjadi faktor utama Karhutla karena ingin mendapat keuntungan finansial" ujarnya

Penegakan hukum penting dalam penanganan kasus Karhutla.

Baca: Otty: Perlu Payung Hukum Agar Ada Kepastian Bila Muncul Masalah Jaminan Syariah

Baca: Paniknya Ruben Onsu Saat Thalia Demam Tinggi

Baca: Mamapedia Bantu Anak Dengan Kelainan Khusus Melalui Gerakan Mamapeduli

Menurutnya penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan mengubah perilaku masyarakat.

"Pidana denda maupun penjara dikenakan bagi pihak yang sengaja membakar hutan karena alasan membakar lebih murah dibandingkan penggunaan buldoser atau alat berat" ujarnya

Selain pemerintahan pusat dan pihak kepolisian, pengawasan dan penindakan dari pemerintah daerah (Pemda) pun harus dilakukan.

"Perlu penguatan lebih optimal. Peran pemda yang berwenang memberikan izin melakukan pengawasan terhadap korporasi" ujarnya

Menurutnya pemerintah daerah juga punya kewenangan mengajukan gugatan kepada korporasi yang merusak lingkungan dan menyebabkan karhutla.

"Kami ingin mendorong peran pemda lebih kuat lagi. Karena kalau satu pihak saja tidak akan bisa. Jika semua andil pelaku pelanggaran bisa ditindak secara cepat" ujarnya

Terkait hal tersebut, Pejabat Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jambi, Apani Saharudin mengungkapkan pemerintah kota Jambi telah melakukan upaya penegakan hukum.

Akan tetapi mereka belum punya cukup bukti untuk menjeratnya.

"Kebanyakan kebakaran di lahan masyarakat. Kami sulit untuk mencari, karena perlu bukti dan saksi sehingga aturan hukum bisa ditegakan" ujarnya.

89 ribu hektare 

Hutan dan lahan yang terbakar di sejumlah wilayah, baik Sumatera maupun Kalimantan mencapai 328.724 hektare.

Dari jumlah tersebut, 89 ribu hektar merupakan lahan gambut.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo menyebut lahan gambut yang terbakar banyak berada di provinsi Riau mencapai 40.500 hektare.

Kemudian disusul Kalimantan Tengah sekitar 24 ribu hektare dan sisanya tersebar di Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Ia menambahkan, karena yang terbakar 89 ribu hektare lahan gambut, penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan terbilang sulit.

Baca: Andrea Dovizioso Pasrah Semakin Jauh dari Marc Marquez di Puncak Klasemen

Baca: Jadwal Tanding Wakil Indonesia di Korea Open 2019; Tommy Sugiarto Hadapi Wakil Malaysia

Baca: Mahasiswa Merangsek Masuk ke Halaman Gedung DPR-MPR RI Setelah Berhasil Merusak Pagar

"Kenapa tidak padam? karena yang terbakar sebagian besar adalah lahan gambut, dari 328 ribu hektar lahan yang terbakar, sekitar 89 ribu hektare adalah lahan gambut," ujar Doni saat konferensi pers di Graha BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Senin (23/9/2019).

Doni melanjutkan, data tersebut merupakan data dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), per 31 Agutus 2019, yang ditinjau dari satelit Sipongi.

Atas data tersebut, kemungkinan luasan lahan terbakar masih bertambah.

BNPB berkerja sama dengan TNI, BPPT, BNPB, Polri, KLHK, terus berupaya melakukan pemadaman

Diantaranya, pemadaman jalur darat, heli water bombing, maupun teknologi modifikasi cuaca (TMC).

BNPB mencatat telah menyiram 287.912.832 liter air dengan metode water bombing hingga penyemaian 176.016 kg garam untuk hujan buatan.

"Mari kita begandengan tangan untuk memberikan kontribusi apa yang bisa kita lakukan, termasuk masyarakat dapat menyiapkan masker, menyiapkan susu, memberikan ruangan berpendingin. Ini segala sesuatunya tentu perlu gotong royong," kata Doni.

Tidak efektif

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, mengatakan water bombing kurang efektif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia mengatakan, api belum tentu padam meskipun telah dilakukan water bombing pada lahan yang terbakar, khususnya di kawasan lahan gambut.

"Sejauh ini kegiatan penanganan dengan hel water bombing ternyata juga tidak begitu efektif, karena banyak lahan-lahan yang sudah disiram menggunakan water bombing namun secara keseluruhan apinya belum padam," ujar Doni Monardo dalam konferensi pers di Graha BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Senin (23/9/2019).

Baca: Banyak Pemotor Serobot Jalur Sepeda, Dishub DKI Kerahkan Patroli Petugas Setiap Tiga Jam

Baca: Kesaksian Tetangga Terduga Teroris Cilincing soal Bom: Kata Densus, Kesenggol Dikit 3 Rumah Habis

Baca: 7 Mi Yamin Enak di Bandung dengan Beragam Pilihan Topping Lezat

Menurut BNBP, berdasarkan penanganan karhutla di 6 provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, maupun Kalimantan Tengah, water bombing jauh lebih efektif dilakukan pada karhutla berskala kecil.

"Iya kurang efektif kalau dilakukan operasi bom air pada karhutla yang besar, sementara untuk skala kecil sangat efektif," tambah Pelaksana Tugas (plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo.

Sementara, penanganan karhutla dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) akan dipertimbangkan terus dilakukan, mengingat hasilnya berdampak cukup signifikan.

Doni menuturkan, BNPB akan terus bekerja sama dengan Mabes TNI, BPPT, BMKG, dan BMKG.

"Pada hari Jumat lalu, operasi teknologi modifikasi cuaca, memberikan hasil yang cukup signifikan, terutama di 4 provinsi itu," jelas Doni.