TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa mulai berdatangan di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2019).

Para mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Bandung sudah tiba di depan gedung DPR RI pukul 07.30 pagi.

Mereka mengenakan jaket almamater berwarna biru.

"Sekitar 200 orang yang hadir hari ini," kata seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.

Baca: Ada Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPR, Berikut Rekayasa Arus Lalu Lintas Hari Ini

Mereka berangkat dari Bandung pada Selasa dini hari menggunakan bus sewaan.

"Kami berangkat jam 2 pagi. Kami diturunkan di sebelah sana sama bus," ucap mahasiswa itu seperti dilansir Kompas.com.

Mereka hendak menyuarakan penolakan pengesahan RKUHP karena ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penggunaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (pasal 240-241).

Para mahasiswa dari berbagai kampus lain diperkirakan akan menyusul ke gedung DPR RI hari ini untuk menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.

Semantara itu, pantauan Tribunnews.com sejak pagi sejumlah mahasiswa juga tampak naik kereta commuterline dari arah provinsi Banten.

Sambil menenteng jas almamater, para mahasiswa itu turun di stasiun Palmerah Jakarta.

Selanjutnya mereka berjalan ke gedung DPR RI yang jaraknya sekitar 1 km.

Baca: Sampah Berserakan di Jalan Depan Kompleks DPR/MPR Usai Aksi Mahasiswa

Mahasiswa dari Jawa Tengah

Diberitakan Kompas.com, ratusan perwakilan mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang akan ikut turun ke jalan serukan aksi nasional bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia Selasa (24/9/2019) hari ini di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Ketua BEM Undip M. Anies Ilahi mengatakan, perwakilan mahasiswa Undip akan ikut menyuarakan aspirasinya melalui aksi damai yang akan berlangsung di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Menurutnya, aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk dukungan mahasiswa atas seruan Maklumat Tuntaskan Reformasi yang menilai bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membuat serangkaian kebijakan yang mendorong negara pada sistem pemerintahan yang korup, otoriter, dan menciptakan ekonomi yang eksploitatif.

"Atas dasar itu kami akan turun ke jalan untuk menyampaikan beragam tuntutan yang menjadi keresahan bersama rakyat Indonesia," jelasnya kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019) malam.

Dari pantauan Kompas.com, nampak rombongan mahasiswa membeludak, bahkan ada beberapa mahasiswa yang terpaksa pulang karena terlambat konfirmasi sehingga tidak kebagian tempat duduk.

Namun, akhirnya diputuskan menyewa tiga armada bus untuk menampung 150 mahasiswa dengan estimasi biaya sebesar Rp 100 ribu per orang. Diketahui, satu armada bus pulang pergi dikenai biaya sebesar Rp 4 juta oleh pihak armada.

"Kami berangkat naik bus malam ini pulang pergi. Sampai Jakarta langsung menuju ke lokasi untuk bergabung dengan aliansi yang lain. Dan malamnya langsung pulang ke Semarang. Masing-masing mahasiswa iuran sebesar Rp 100 ribu. Kami sudah koordinasikan melalui sosial media," jelasnya.

Demo petani

Selain mahasiswa, petani juga akan melakukan aksi yang sama.

Jika mahasiswa berunjuk rasa menolak RKUHP maka para petani menolak RUU Pertanahan yang katanya akan disahkan oleh anggota DPR.

Rencananya ribuan petani dari berbagai wilayah akan bergabung untuk menggelar aksi unjuk rasa di Hari Tani Nasional di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Selain memperingati Hari Tani, ribuan petani tersebut juga akan membawa agenda penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

Rencananya, RUU Pertanahan ini akan disahkan DPR bersama pemerintah pada 24 September juga.

Baca: Pasal RUU Pertanahan Dinilai Bermasalah, Ribuan Petani akan Gelar Aksi pada 24 September

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (22/9/2019), ada sejumlah pasal dalam RUU Pertanahan yang dinilai bermasalah dan tidak berpihak pada petani.

"Kami mengajak pada 24 September aksi damai, karena situasinya sedang memanas terutama di Jakarta, terutama terkait pembahasan RUU," kata Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2019, Dewi Kartika, dalam konferensi pers di Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019) kemarin.