Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Diminta Copot Wiranto

"Selaku anggota komisi hukum DPR RI, meminta kepada presiden Joko widodo untuk Mencopot Menkopolhukam Wiranto," katanya

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Jokowi Diminta Copot Wiranto
Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah pelajar mengikuti unjuk rasa menentang UU KPK hasil revisi dan RKUHP, yang berujung ricuh di Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019). Aksi pelajar hari ini ikut menolak sejumlah RUU yang mereka nilai bermasalah. Pelajar mengaku tidak setuju undang-undang yang terlalu mengatur privasi warga. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Erma Ranik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menkopolhukam Wiranto.

Dia menilai Wiranto gagal mengantisipasi aksi unjukrasa dalam beberapa hari terakhir ini sehingga kemudian menewaskan 2 orang mahasiswa di Sulawesi Tenggara.

Baca: Ada Dugaan Aksi Pelajar Unjuk Rasa Ditunggangi Intelijen Politik

"Selaku anggota komisi hukum DPR RI, meminta kepada presiden Joko widodo untuk Mencopot Menkopolhukam Wiranto karena terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya," katanya, Jumat (27/9/2019).

Soal kinerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam serentetan aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini, Erma Manik justru meminta agar Polri mengusut tuntas pelaku kekerasan terhadap mahasiswa.

"Siapa aparat yang terlibat, peluru apa yang telah membunuh adik adik mahasiswa. Jika polisi menggunakan peluru karet. Mahasiswa pasti tidak akan mati," katanya.

Erma Manik juga meminta Kapolri mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara karena terbukti tidak profesional dalam menangani aksi demonstrasi.

Baca: ‎Jokowi Ucapkan Belasungkawa atas Tewasnya Dua Mahasiswa yang Demo di DPRD Sultra

Berita Rekomendasi

Seharusnya menurut dia, dalam menangani unjukrasa tidak menggunakan pendekatan represif.

"Hindari! karena akan menimbulkan korban. Indonesia adalah negara demokrasi," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas