TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri menegaskan jajarannya dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa tidak dibekali senjata. Hal itu merupakan perintah dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Pernyataan itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menyingkapi meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9) kemarin.

"Bapak Kapolri sudah jelas di dalam melakukan petunjuk, arahan kepada seluruh kepala satuan wilayah dari Kapolda sampai ke bawah melalui video conference, surat telegram, kepada seluruh pejabat utama Mabes Polri, wajib dalam mengamankan, melayani unjuk rasa adik-adik mahasiswa dilarang menggunakan senjata," ujar Iqbal, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2019).

Baca: Usut Meninggalnya 2 Mahasiswa Kendari, Kapolri Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Dengan perintah tak membawa senjata dalam pengamanan itu, Iqbal menyatakan tak ada peluru tajam ataupun peluru karet yang digunakan oleh jajarannya.

Menurutnya, para personel Korps Bhayangkara hanya dibekali dengan tongkat, tameng, helm, water cannon, serta gas air mata.

"Artinya tidak dibawa senjata itu. Apalagi menggunakan peluru karet dan peluru tajam. Saat pengamanan, personel hanya bawa itu dan water cannon. Maksimal gas air mata, itupun sangat tergantung eskalasi di lapangan," kata dia.

Lebih lanjut, mantan Wakapolda Jawa Timur itu menyebut penggunaan water cannon dan gas air mata sendiri adalah demi mencegah kerusuhan semakin meluas dan fasilitas umum yang semakin banyak dirusak.

"Banyak tayangan di media-media, water cannon dan gas air mata digunakan untuk memelihara keamanan. Banyak media yang men-cover itu dan tayangan itu tidak bisa dibohongi. Kalau tidak (menyemprot water cannon dan menembakkan gas air mata) mungkin sudah banyak yang rusak," tandasnya.