TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen TNI untuk ikut mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Hal itu disampaikannya usai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.

Bahkan Panglima TNI tak segan menyatakan siapapun yang berniat menggagalkan pelantikan presiden akan berhadapan dengan TNI.

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” ungkap Panglima TNI secara lantang.

Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI bersama satuan-satuan di tiga matra TNI.

Baca: Mahasiswa Kendari Tewas Saat Demo, PB PMII Desak Kapolri Copot Kapolda Sultra

Baca: Sebut Ada Gerakan Gelombang Baru, Wiranto: Bangun Ketidakpercayaan Ke Pemerintah yang Sah

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR RI yang dimulai secara elegan serta damai berangsur diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.

Wiranto menegaskan bahwa aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR RI sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang akan berlangsung 1 Oktober 2019 mendatang.

Bahkan lebih lanjut, menurut Wiranto gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengkoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI. Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas.”

“Dan sudah cukup bukti bahwa gerakan yang ambil alih demonstrasi mahasiswa itu bertujuan untuk menduduki Gedung DPR RI hingga mengganggu kerja anggota dewan termasuk menggagalkan pelantikan anggota DPR baru. Lebih lanjut tujuannya adalah menggagalkan pelantikan presiden,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

jangan terhasut

Menko Polhukam Wiranto mengatakan gerakan unjuk rasa mahasiswa dan pelajar dalam dua hari terakhir ini dimanfaatkan suatu oknum untuk menyerang secara membabi buta aparat yang menjaga Kompleks Parlemen.

Menurut Wiranto, setelah berhasil menghasut pelajar untuk menyerang aparat di sekitar Gedung DPR kemarin, penunggang gelap itu akan mencoba menghasut kelompok masyarakat lainnya.

“Seperti kita ketahui demo mahasiswa yang tadinya elegan kemudian diambil alih oleh perusuh untuk serang aparat. Setelah berhasil menghasut pelajar kemarin, kita harus waspada gelombang gerakan seperti itu akan melibatkan kelompok Islam garis keras dan juga suporter sepak bola.”

Baca: Polda Metro Jaya Imbau Media Tidak Viralkan Info yang Belum Dikonfirmasi