Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Banyak pihak tidak menyangka bakal menggeloranya aksi mahasiswa yang peduli dengan persoalan bangsa.

Hal ini dibuktikan dengan besarnya gelombang aksi demontrasi kaum muda, mahasiswa dan pelajar di berbagai daerah.

Kompak, mereka menuntut penolakan pada UU KPK yang sudah disahkan DPR melalui rapat paripurna serta menolak RKUHP yang kini pengesahannya ditunda.

Ketua Senat Mahasiswa UNJ 1995-1996 Ubedillah Badrun berpendapat ‎ada beberapa faktor yang mendorong mahasiswa kembali turun ke jalan.

Baca: Harga Terbaru dan Terlengkap HP Samsung Bulan September 2019, Mulai dari 2 Jutaan!

Baca: Ruben Onsu Ajak Betrand Peto Liburan ke Korea Selatan

Baca: Link Live Streaming Barito Putera Vs Persebaya Petang Ini: Siaran Langsung Indosiar

Pertama faktor internal yakni nilai idealisme. Ubedillah meminta publik jangan ‎melupakan bahwa aktivis 98 banyak yang menjadi dosen sehingga mereka mentransfer idealisme ke para mahasiswa.

"Kedua karena mahasiswa melihat langsung buruknya para elit politik. Itu memicu kemarahan mereka yang didukung mewahnya era digital," tegas Ubedillah Sabtu (28/9/2019) dalam sebuah diskusi bertema :Membaca Gerakan Kaum Muda Milenial ‎di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

"Kinerja DPR bayangkan dalam 2 tahun hanya hasilkan undang-undang dalam hitungan jari. Anak-anak milenial melihat negara aneh. Terlebih mereka juga tidak ada kepastian masa depan. Mereka menyadari negeri ini bermasalah," tambahnya lagi.

‎Terpisah Ridaya Laodengkowe, Ketua Senat Mahasiswa UGM 1997-1998 yang juga pegiat anti korupsi mengaku sempat tidak menyangka dengan ramainya aksi mahasiswa.

"Seminggu ini kita semua dikejutkan luar biasa dari teman-teman milenial para mahasiswa. Energi mereka sangat luar biasa, sayangnya harus jatuh korban karena tembakan," tegas Ridaya Laodengkwe.

‎Ridaya Laodengkowe mengingatkan kemungkinan besar bakal ada aksi demo susulan karena mahasiswa melihat kawannya di Kendari menjadi korban.

‎"Kalau pemerintah mau reda, solusinya bukan represif. Ini harus dipikirkan betul, aparat jangan represif. Menangkap aktivis penggalang dana, pemain-pemain twitter," imbuhnya.

"Kalau pemerintah mau redam, sederhana saja, respon mahasiswa dengan baik. Karena yang dinantikan publik itu nasib KPK.‎ Kalau segera ada solusi, dengan sendirinya aksi mahasiswa mereka, mereka kembali ke ruang kuliah," tambahnya lagi.