"Untuk seseorang menghadiri sidang (umum PBB), dirinya perlu terakreditasi dan resmi merupakan wakil atau bagian dari delegasi negara tertentu," jelas Teuku, Minggu (29/9/2019).

Baca: Polda Papua Pastikan Wamena Kondusif, Masyarakat Diimbau Tak Mudah Percaya Kabar Hoax

Baca: Pesan 2 Orang Diduga KKB kepada Pembeli Usai Tembak Mati Pemilik Kios di Ilaga Papua

Lebih lanjut, Teuku mengatakan apa yang ia jelaskan tersebut adalah mengenai kondisi umum.

"Tapi ini saya berbicara kondisi umum, tidak ada keperluan untuk memonitor aktivitas yang bersangkutan," tambahnya.

Meski begitu, Teuku menyebutkan pihak Kemenlu belum mendapatkan informasi apapun mengenai kehadiran Benny Wenda.

"Belum ada informasi (soal Benny Wenda ke sidang umum PBB)," tandas dia.

Kehadiran Benny Wenda di Sidang Umum PBB diketahui untuk mengupayakan kunjungan Komisioner HAM PBB ke Papua dan Papua Barat yang disebutnya tengah terjadi krisis kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia menuduh Benny sebagai sosok dibalik kerusuhan di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengisyaratkan rangkaian kerusuhan di Papua berkaitan dengan momentum pertemuan tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dan Sidang Umum PBB.

Namun, Benny Wenda dan Sebby Sambom, juru bicara sayap militer Pasukan Pembebasan Papua Barat, membantah tuduhan itu.

Sosok Benny Wenda

Benny Wenda lahir di Lembah Baliem dan menghabiskan masa mudanya di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat.

Baca: Profil dan Rekam Jejak Paulus Waterpauw, Kapolda Papua yang Baru Gantikan Irjen Rudolf Alberth Rodja

Baca: KIB Apresiasi Keputusan Kapolri Mutasi Kapolda Riau, Papua, dan Sultra

Saat ini, Benny diketahui menjabat sebagai Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Benny Wenda mendirikan kampanye pembebasan Papua Barat pada 2004 silam di Oxford, Inggris.

Mengutip dari situs resmi Free West Papua, markas kantor kampanye pembebasan Papua Barat juga ada di Belanda, Papua Nugini, dan Australia.