Gambaran Kabinet Jokowi Periode II: Ada Kepala Daerah Jadi Menteri hingga Jatah untuk Parpol
Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin bakal dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Penulis: Daryono
Editor: Malvyandie Haryadi
Dikutip dari Kompas.com, calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.
"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.
Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.
Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya. Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.
"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.
Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.
"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.
5. Calon Jaksa Agung Tidak Berasal dari Parpol
Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.
"Tidak dari partai politik," ujar Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dikutip dari Tribunnews.com.
Baca: Sidang Kabinet Paripurna Terakhir: Ucapan Terima Kasih Jokowi hingga Foto Bersama
Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.
Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.
6. Parpol Dapat Jatah 45 Persen
Presiden Joko Widodo menyebut kabinet baru akan diisi oleh 55 persen profesional dan 45 persen kader partai politik.
"Iya 55 persen profesional, 45 persen dari partai," kata Jokowi usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019), dikutip dari Kompas.com.
Jokowi menegaskan, semua pihak harus menerima komposisi tersebut. Termasuk ketua umum dan elite parpol.
Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak.
Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.
"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.
7. PDIP Jadi Parpol yang Dapat Kursi Menteri Terbanyak
Jokowi menjamin PDIP bakal menjadi parpol pendukung pemerintah yang mendapatkan jatah menteri paling banyak.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat menyampaikan pidato dalam kongres PDIP V di Bali, 8 Agustus 2019.
"Terakhir, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi. Mengenai menteri. Tadi bu Mega kan menyampaikan ya jangan empat (menteri) dong. Tapi kalau yang lain dua (menteri) dan PDI 4 (menteri) kan sudah dua kali," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari tayangan live KompasTV.
Jokowi melanjutkan, jika partai yang lain mendapatkan tiga menteri, dimungkinkan PDIP mendapatkan enam menteri.
Meski hal itu tidak berlaku mutlak.
"Jadi kalau nanti yang lain tiga, mesti PDIP...belum tentu juga," ujar dia.
Meski demikian, Jokowi menegaskan jumlah menteri dari PDIP dalam kabinet Jokowi-Maruf mendatang bakal paling banyak.
"Tapi yang jelas PDIP pasti yang paling terbanyak. Itu jaminannya saya," tegasnya.
8. Ada Kepala Daerah Jadi Menteri
Jokowi menyatakan bakal ada satu kepala daerah yang bakal ditunjuk jadi menteri.
Namun, Jokowi tidak menyebut nama kepala daerah yang dimaksud.
Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019).
Jokowi yang sempat ragu lantaran tidak persis ingat, menjadi mantap menjawab akan ada kepala daerah yang akan menjadi menteri saat Menteri Sekretaris Negara, Pratikno memastikan lewat anggukan.
"Iya Pak, ada satu," ujar Pratikno.
(Tribunnews.com/Daryono/Theresia Felisiani) (Kompas.com)