TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo saat ini dinilai tengah terjebak dalam dilema akut untuk memilih mendengar suara partai atau mengikuti suara rakyat.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Dilema Jokowi tersebut disebabkan, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi terang-terangan menyatakan penolakan atas wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) UU KPK hasil revisi.

Sedangkan publik yang salah satunya diwakili aktivis antikorupsi dan mahasiswa tetap meminta Kepala Negara mencabut UU KPK melalui penerbitan Perppu.

• Polemik Perppu KPK, Politikus PDIP: Jangan Ada Siapapun yang Coba Menekan Presiden

"Jokowi terjebak dalam dilema akut. Pilihan yang sangat rumit antara mengikuti partai pengusung seperti PDI-P atau mengikuti suara publik soal revisi UU KPK," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Tentu sulit bagi Jokowi untuk memilih satu dari dua opsi tersebut.

• Ingin Bertemu Jokowi untuk Bahas Konflik Papua, Benny Wenda Ajukan Sejumlah Syarat

Jika memilih mengikuti PDI-P, dipastikan Jokowi bakal berhadapan dengan arus besar penolakan aktivis dan masyarakat luas.

Sebaliknya, jika Jokowi nekat menerbitkan Perppu, ia akan berhadapan secara konfrontatif dengan PDI-P dan partai politik lain yang telah lama mendukungnya.

"Ini ujian bagi Jokowi, milih partai atau rakyat," kata Adi.

• Polemik Penerbitan Perppu KPK, Gerindra Sarankan Hal Ini kepada Jokowi

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah itu menambahkan, bisa jadi Presiden Jokowi saat ini masih terus bernegosiasi dengan partai pendukung untuk mencari solusi atas polemik UU KPK beserta Perppu.

BACA SELENGKAPNYA >>>