Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

UU KPK Hasil Revisi Batasi Masa Penyidikan 2 Tahun, Jubir KPK Beberkan Kerumitan Pengusutan Kasus

Tidak semua kasus bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam UU KPK hasil revisi. KPK kembali mengingatkan soal itu.

UU KPK Hasil Revisi Batasi Masa Penyidikan 2 Tahun, Jubir KPK Beberkan Kerumitan Pengusutan Kasus
KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

TRIBUNNEWS.COM - Tidak semua kasus bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam UU KPK hasil revisi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan soal itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mencontohkan kasus tindak pidana pencucian uang adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana, yang penyidikannya memakan waku hingga lima tahun.

"Kalau penanganan perkara di KPK dibatasi waktunya dua tahun, mungkin kasus seperti TPPU atau kasus seperti TCW ini tidak mungkin terbongkar. Penyidikan kasus ini membutuhkan waktu lima tahun meskipun kita tahu yang disita jumlahnya signifikan Rp 500 miliar," kata Febri, Rabu (9/10/2019).

Baca: KPK Tak Ambil Pusing Rizal Djalil Menyangkal

Baca: Di Kampus Kaesang Pangarep Enggan Sesumbar sebagai Anak Presiden, Makanya Bikin Kaget Saat Wisuda

Baca: Kelakar Susi Pudjiastuti Pengin Bikin Portal Gosip

Febri menuturkan, kasus TPPU Wawan di atas merupakan salah satu kasus kakap yang cukup rumit lantaran KPK mesti menghitung kerugian keuangan negara dengan jumlah yang signifkan.

Menurut Febri, kerumitan serupa juga terjadi ketika KPK mengusut kasus KTP Elektronik, BLBI, maupun korupsi di sektor pertambangan, kehutanan serta kasus korupsi lintas negara.

Febri menyatakan, UU KPK hasil revisi yang membatasi masa penyidikan menjadi hanya dua tahun sangat berisiko melemahkan KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar.

"Banyak pihak termasuk politikus bilang KPK harus ungkap kasus big fish kan? Padahal untuk ungkap kasus itu butuh waktu dan sumber daya yang cukup besar, ini yang kami lihat tidak cukup konsisten," kata Febri.

Baca: Fakta-fakta Kasus Kakak Hamili Adik Kandung, Bisa Terkuak karena Peran Bu RT

Baca: Selama Rehab Enggak Berani Menonton Televisi, Nunung Srimulat: Rasanya Nelangsa

Baca: Nilai Putusan Sela Majelis Hakim Kontradiktif, Romahurmuziy Ajukan Banding

Di samping itu, Febri mengaku heran lantaran korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa masa penyidikannya dibatasi sedangkan kejahatan lainnya tidak memiliki batasan waktu penyidikan.

"Nah ini yang kami lihat ada pertentangan antar satu dan yang lain. Sehingga kami menyimpulkan pada saat itu, ini ada salah satu poin yang sangat berisiko melemahkan KPK," kata Febri.

Saat ditanya apakah kasus TPPU di atas dapat menjadi alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu KPK, Febri menyebut hal itu merupakan hak presiden.

Baca: Ammar Zoni Pilih Langsung Kerja untuk Lupakan Kesedihan

"Kita serahkan saja pada Presiden karena menerbitkan atau tidak menerbutkan perppu itu merupakan otoritas dari Presiden," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah merampungkan berkas perkara TPPU Wawan dan dua kasus lainnya pada Selasa (8/10/2019) kemarin.

Proses penyidikan itu berlangsung selama lebih dari lima tahun karena KPK harus mengidentifikasi secara rinci proyek-proyek yang dikerjakan, dugaan keuntungan yang didapatkan secara tidak semestinya, aliran dana, penelusuran aset yang berada di sejumlah lokasi dan kerjasama lintas negara.

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kritik UU KPK Hasil Revisi, Febri: Ungkap Kasus Kakap Butuh Waktu Lama

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Willem Jonata
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas