Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kabinet Jokowi

RIB dan Forum OKP Minta BIN Dipimpin Sipil Jelang Pengumuman Kabinet Jokowi

Menurut dia, di era demokrasi ini, peran serta masyarakat sipil dalam intelijen harus diperkuat.

RIB dan Forum OKP Minta BIN Dipimpin Sipil Jelang Pengumuman Kabinet Jokowi
Ist/Tribunnews.com
Sejumlah pemuda mewakili puluhan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dari seluruh Indonesia bertemu di kawasan Paledang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 71 organ relawan Jokowi yang tergabung dalam Relawan Indonesia Bersatu (RIB) bersama gabungan 73 organisasi kepemudaan tingkat nasional yaitu Forum OKP Nasional meminta Presiden Joko Widodo agar mengembalikan kepemimpinan di Badan Inteligen Negara
(BIN) ke sipil sebagaimana di era Bung Karno.

"Selama Orde Baru hingga kini BIN selalu dipimpin TNI atau Polri, dan faktanya banyak terjadi kekacauan dan masalah di masyarakat, misalnya rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan kekacauan di Wamena, Papua, yang memakan 32 korban. Terbaru penusukan Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Semua ini terjadi akibat lemahnya intelijen kita," Lisman , Koordinator Nasional RIB, di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Baca: Sebelum Umumkan Kabinet, Jokowi Akan Bertemu Seluruh Ketua Umum Parpol

Permintaan itu mengemuka menjelang Presiden Jokowi mengumumkan kabinet pemerintahannya 5 tahun ke depan.

Jokowi presiden terpilih pada Pilpres 2019 lalu akan dilantik oleh MPR RI pada 20 Oktober 2019 pekan depan.

Koordinator Forum OKP Nasional yang juga Ketua Umum Koalisi Organisasi Pemuda Indonesia untuk Jokowi Aja (KOPI JOKJA) AY Panjaitan juga meminta agar kepemimpinan BIN ke depan bisa dipercayakan kepada sipil.

"Profesionalisme di bidang intelijen itu bukan cuma dimiliki TNI dan Polri. Kepala BIN bukan cuma harus memahami tugas dan fungsi intelijen semata, lebih jauh harus memiliki leadership (kepemimpinan) dan skill management (keahlian manajemen) yang baik dan mumpuni, khususnya dalam upaya mengikutsertakan peran masyarakat dalam upaya pencegahan instabilitas nasional, apalagi BIN bukanlah perangkat struktural TNI atau Polri," katanya.

Menurut dia, di era demokrasi ini, peran serta masyarakat sipil dalam intelijen harus diperkuat.

Yang memiliki kedekatan dengan sipil ya orang sipil.

"Makanya kalau Pak Jokowi ingin negeri ini aman, damai dan kondusif, BIN harus dipegang oleh tokoh sipil yang memahami intelijen serta memiliki skill management dan leadership yang baik, agar intelijen dapat sinergis dengan kekuatan rakyat, dan pendekatannya pun lewat keikutsertaan rakyat," katanya.

"Kalau ini dilakukan Pak Jokowi, Insya Allah lima tahun ke depan Indonesia akan aman dan kondusif," jelas Panjaitan yang juga Ketua Umum Pemuda Mitra Kamtibmas ini.

Rencananya, RIB dan Forum OKP akan melakukan aksi damai di Istana Merdeka umtuk menyampaikan rekomendasinya terkait BIN yang harus dipimpin sipil, Kamis (17/10/2019).

Terpisah, Bernard D Namang, Ketum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) berpendapat senada.

"Ini era demokrasi, sehingga untuk ikut serta menjaga stabilitas keamanan negara, rakyat sipil harus berperan serta agar semua rakyat menjadi 'mata' dan 'telinga' negara. Makanya Kepala BIN harus dari sipil, karena sipil yang lebih memahami dinamika masyarakat," ujarnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kabinet Jokowi

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas