Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyambut positif produk hukum Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Ia menyebut, aturan ini membuat sistem daerah jadi lebih transparan.

"Sebetulnya sistem ini sudah di idam-idamkan oleh Pak Jokowi waktu jadi presiden pertama waktu dulu ya. Hari ini diluncurkan dan ini satu langkah yang bagus sekali," kata Agus saat ditemui usai acara sosialisasi di Hotel Paragon, Selasa (15/10/2019).

Jika sistem informasi berbasis online ini berjalan, Agus menuturkan, pelaksanaan tata kelola rancangan APBD jadi lebih terbuka dan transparan. Wabil khusus mengenai informasi penggunaan anggaran yang akan diketahui oleh masyarakat luas.

"Yang paling penting rakyat tahu nanti hasilnya apa dari setiap kegiatan itu. Kalau anggaran pendidikan 20 persen, bener gak ada peningkatan kualitas pendidikan, ada peningkatan mengenai layanan yang mencakup lebih banyak murid. ini sistem yang bagus, perlu dikembangkan mencakup pemerintah pusat," katanya.

Di sisi lain, menurut Agus, sistim aturan baru yang dikeluarkan akan meminimalisir praktik tindakan koruptif yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Sebut saja soal pengadaan barang dan jasa.

"Misal ada proyek pembangunan jembatan, nah itu yang dibangun dalam pembangunan jembatan itu apa sampai detail, untuk membuat pembangunan jembatan itu perlu balok berapa, beton berapa, besi berapa," ungkapnya.

Baca: Warga Pendatang di Papua Temui Jokowi di Istana Merdeka

Baca: Cari Nasi Goreng Enak di Bogor untuk Makan Malam? Ini 7 Rekomendasinya

Dia menambahkan, keterbukaan informasi tersebut dapat pula meredam kecurigaan masyarakat terkait penggunaan anggaran pemerintah daerah.

"Kalau itu tidak ada di dalam dokumen seperti ini kan rakyat jadi menduga duga, bansosnya sekian miliar itu kemana,kita gak tahu. Anggaran dinas pendidikan sekian miliar itu kemana kita tidak tahu," terangnya.

"Itu mangkanya suruh mendetailkan dalam sistim ini supaya rakyat di kabupaten dan kota tau," tuturnya.