TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merupakan bukti yang kesekian kali kegagalan Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

Sebab itu, sejumlah pihak menginginkan BIN kembali dipimpin oleh sipil sebagaimana pada era Bung Karno saat BIN dipimpin Dr Soebandrio (1959-1965) yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri.

Bukti gegagalan sebelumnya adalah rusuh Papua, serta aksi demonstrasi massa yang berujung kerusuhan pada 21 Mei dan 22-23 September 2019 di Jakarta.

"Sudah saatnya Kepala BIN dari sipil," ujar Ketua Umum DPP Pemuda Khonghucu Indonesia Tris Tan, Selasa (15/10/2019).

Ia kemudian merujuk nama pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono sebagai tokoh sipil yang layak memangku jabatan Kepala BIN.

"Saya yakin Presiden Jokowi pun sepakat dengan supremasi sipil. Jangan semua lembaga dipimpin oleh figur polisi atau militer," jelasnya.

Tris Tan kemudian membeberkan keunggulan komparatif dan kompetitif sosok sipil yang didukungnya itu, yakni memiliki leadership atau jiwa kepemimpinan yang kuat, ahli di bidang intelijen, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, memahami kultur di banyak daerah atau provinsi, diterima oleh semua kalangan dan dapat diterima oleh siapa pun, dan dengan sangat mendalam memahami ke-Bhinneka Tunggal Ika-an RI.

"Ini bisa jadi referensi Presiden," tegasnya.

"Selama BIN dipimpin oleh tentara atau polisi, Indonesia tetap bergejolak. Kini saatnya sipil memimpin BIN," ujarnya.

Sipil, kata Tris Tan, tentu punya mind frame (pola pikir) yang berbeda, sehingga dalam operasi intelijen akan lebih humanis.

"Kalau Indonesia mau beres, salah satu simpulnya adalah Kepala BIN dari sipil," tegasnya.