TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan TV parabola dan kabel berlangganan harus mendapatkan persetujuan hak siar dari pemilik materi siaran Free To Air(FTA) bila akan menayangkan materi siaran.

Hal itu ditegaskan KPI Pusat menyusul kisruh pembajakan hak cipta dan hak siar siaran FTA.

Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan Yuliandre Darwis mengatakan setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.

"Dasar hukum ini kuat sekali, bahwa segala sesuatu yang melakukan sebuah penyiaran itu harus ada hak siar, yaitu siapa yang memproduksi di awal," kata Yuliandre dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin(14/10/2019) malam.

Baca: Soroti Program Mata Najwa & Sindir Politisi yang Berkata Kelewatan, Hotman Paris Protes ke KPI !

KPI, kata Yuliandre, mengacu pada Undang-undang Penyiaran Pasal 43, yaitu :

(1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.

(2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.

(3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.

(4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menuturkan, misalnya lembaga penyiaran daerah menyiarkan HBO, harus meminta izin kepada HBO. Begitu pula seharusnya dengan siaran dari televisi free to air.

Baca: Siaran Langsung Live Streaming Pelantikan Presiden-Wapres, Minggu 20 Oktober, Tonton di Sini

"Kalau misalnya diputar, tolong business to business izin dengan pemiliknya," tuturnya.

Yuliandre yang merupakan Ketua KPI Pusat periode 2016-2019
menambahkan hak siar dan hak cipta harus dihormati. Regulasi harus dijalankan.

Menurutnya, seringkali TV berlangganan mencari celah untuk menyiarkan tanpa izin dengan dalih kewajiban 10 persen konten FTA.

Padahal, seharusnya tetap harus meminta izin.

"Tentu harus komunikasi business to business dengan pihak yang diminta untuk dipakai, izin dengan pemiliknya," ungkap Yuliandre.(Willy Widianto)