TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masyarakat tak perlu panjang lebar membahas penangkapan dua kepala daerah yaitu Bupati Indramayu Supendi dan Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dua hari kemarin.

Menurut Mendagri penangkapan pejabat karena dugaan korupsi atau suap sudah melalui data yang valid dari orang terdekat kepala daerah.

“OTT KPK pasti didahului dengan data dan bukti yang valid dari orang terdekat kepala daerah, jadi tak perlu debat kalau soal OTT,” ungkap Tjahjo ditemui di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Akan tetapi dirinya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai keluar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Baca: PKS Jadi Oposisi Sendirian, Demi Ini

Baru setelah itu ia mempersilakan Pemprov Jawa Barat untuk menunjuk pengganti definitif Bupati Indramayu.

“Kalau ada kepala daerah kena OTT kami keluarkan surat keputusan (SK) menunjuk wakil bupati menggantikannya. Kalau sudah diangkat definitif nanti tinggal Pemprov Jabar untuk menunjuk pejabat di lingkungannya sebagai wakil bupati,” tegas Tjahjo.

Mengenai upaya pencegahan supaya tak ada lagi kepala daerah yang terjaring OTT KPK, Tjahjo mengatakan pihaknya sudah sejak awal melakukannya.

“Mengingatkan area rawan korupsi sudah sejak awal saya sampaikan kepada kepala daerah yang baru saja dilantik, bahkan saya bawa untuk diskusi dengan KPK. Saya kira itu kembali ke personal masing-masing, apa pun alasannya, karena sistem pencegahan sudah baik,” pungkas Tjahjo.