TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengungkapkan harapannya mengenai kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid kedua.

Sementara itu, Jokowi telah memberikan sedikit bocoran terkait kabinetnya di masa pemerintahan kedua.

Presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi dan Maruf Amin, diketahui akan dilantik pada Minggu (20/10/2019) mendatang.

Menjelang pelantikan, kabinet Jokowi jilid kedua semakin ramai diperbincangkan.

Dirangkum Tribunnews, berikut update mengenai kabinet Jokowi periode 2019-2024:

Baca: Cerita Hanif Dhakiri Soal Kekompakan Menteri dalam Kabinet Jokowi

Baca: Prabowo Tidak Jadi Menteri Kabinet Jokowi?

1. Harapan Mahfud MD

Ibarat tim nasional sepak bola Belanda 1980-an, Mahfud MD berharap akan muncul dream team di kabinet Jokowi jilid II.

Hal tersebut disampaikan Mahfud pada Rabu (16/10/2019) saat ditemui dalam acara Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta.

"Saya berharap muncul dream team. Itu ibarat sepak bola adalah tim nasional Belanda tahun 1980-an yang disebut dream team."

"Mudah-mudahan kabinet ini dream team juga," kata Mahfud MD.

Dilansir Kompas.com, Mahfud menjelaskan, dream team yang dimaksudnya adalah figur-figur menteri yang berkompeten dan profesional.

Ia pun menyarankan Jokowi harus memiliki dasar kuat dalam memilih calon menteri di kabinetnya.

Mahfud MD juga mengingatkan agar Jokowi tak sembarangan mengisi jabatan calon menteri karena masalah jatah.

"Jangan asal karena jatah menteri lalu diisi sembarangan atau sekehendak secara sepihak atau subyektif. Yang penting kompeten," ungkap Mahfud MD.

"Saya kira begitu diumumkan, itu (menteri) bagus-bagus, baik yang profesional maupun dari partai politik, yang penting kompeten," tutup dia.

Baca: PKS Akan Bertemu Jokowi Usai Pengumuman Kabinet

Baca: PKS Tetap Di Luar Kabinet Demi Tingkatkan Kualitas Demokrasi

2. Hoaks surat berisi susunan kabinet

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati, memastikan surat beredar yang berisi susunan kabinet Jokowi adalah hoaks.

Mengutip Kompas.com, Adita menjelaskan staf ahli yang tertulis menandatangani surat hoaks itu tidak ada jabatannya.

"Dokumen ini ditandatangani oleh staf ahli komunikasi presiden yang jabatan itu pun tidak ada saat ini," terang Adita, Senin (14/10/2019).

Ia mengatakan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Lebih lanjut, Adita meminta masyarakat agar tidak mudah percaya pada spekulasi yang beredar.

"Daftar nama yang beredar saat ini tidak jelas juga sumbernya. Jadi sebaiknya masyarakat tidak usah berspekulasi, tunggu saja saatnya nanti," tegas Adita.

"Seperti yang pernah disampaikan presiden beliau mengatakan akan mengumumkan nama-nama menteri segera setelah pelantikan presiden dan wapres," sambung dia.

3. Pengamat nilai menyusun kabinet adalah pekerjaan Jokowi tersulit

Peneliti departemen politik Centre of Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai menyusun kabinet merupakan satu diantara pekerjaan paling rumit bagi Jokowi.

Baca: INDEF: Kinerja Amburadul, Investor Asing Kecewa Kinerja Tim Ekonomi di Kabinet Jokowi Jilid I

Baca: Investor Wait and See Tunggu Siapa Saja di Tim Ekonomi Kabinet Baru

Menurut Arya, selain harus mencari menteri sesuai standar, Jokowi juga harus menampung aspirasi parpol pengusung dan parpol di luar koalisi.

"Menyusun kabinet untuk pemerintahan kedua Jokowi adalah salah satu hal yang paling rumit untuk diselesaikan saat ini," ungkap Arya saat dihubungi, Rabu, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

"Dalam praktiknya, Jokowi harus mencari calon menteri yang sesuai standard."

"Namun, di sisi lain harus menampung aspirasi partai politik pengusung dan parpol di luar koalisi saat ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Arya mengatakan memilih menteri berlatar belakang parpol sangat penting sebagai bentuk komitmen politik Jokowi.

Di sisi lain, kepastian dukungan dari parpol pendukung terus mengalir juga penting bagi kelanjutan program Jokowi agar tidak dijegal parlemen.

Arya menyebutkan Jokowi harus menguasai suara di parlemen.

Ia menerangkan jika hubungan komunikasi Jokowi dengan parpol tidak harmonis, bisa jadi program, UU atau anggaran yang diajukan eksekutif akan digagalkan di parlemen.

"Contoh UU sekaligus anggaran besar dan penting yang akan diajukan Presiden Jokowi ke depan ialah UU anggaran dan pembuatan dan pemindahan ibu kota baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur," jelas Arya.

"Jika gagal mendapatkan dukungan politik yang kuat dari parlemen, rencana pemindahan ibu kota itu bisa jadi gagal," tandasnya.

Baca: Dua Kader Demokrat Ini Disebut Pengamat Berpeluang Kuat Jadi Calon Menteri di Kabinet Jokowi

Baca: Tidak Dilibatkan KPK dalam Penyusunan Kabinet, Jokowi Dinilai Jaga Independensi KPK

4. Isu Prabowo dan Edhy Prabowo jadi menteri

Partai Gerindra dikabarkan mendapatkan dua kursi menteri di kabinet Jokowi jilid II.

Dilansir Tribunnews, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua Umum, Edhy Prabowo, diisukan akan menjadi meteri.

Informasi beredar menyebut Prabowo akan menjadi Menteri Pertahanan mengganti Ryamizard Ryacudu.

Sementara Edhy menggantikan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian.

Terkait kabar tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin pun mengamini.

"Ya mudah-mudahan, Amin, Insya Allah. Kalaulah nanti benar seperti yang kita dengar terkait kemungkinan beliau menjadi menteri pertahanan atau lain-lain, saya Alhamdulillahirobilalamin," tutur Ngabalin di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan, Rabu.

Ia menilai Prabowo akan memberikan kontribusoi besar bagi negara jika menjadi Menteri Pertahanan.

Pasalnya, Prabowo diketahui memiliki latar belakang militer yang luar biasa.

"Karena (Prabowo, - red) pasti sudah punya latar belakang militer yang luar biasa kita tau itu akan memberikan kontribusi terhadap kerja sistem pertahanan negara," terang Ngabalin.

Ngabalin juga mengaku senang mendengar pernyataan Prabowo terkait Gerindra yang mempersiapkan diri jika diperlukan pemerintah dan Jokowi.

"Saya senang sekali dengan pernyataan pak Prabowo kemarin bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara, beliau dan Gerindra mempersiapkan diri kalau diperlukan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden Joko Widodo," ungkap Ngabalin.

"Dan itu memberikan isyarat juga kalaulah nanti tidak bergabung dengan pemerintah, paling tidak dalam posisi penyeimbang, di luar pemerintah, atau posisi oposisi itu adalah suatu hal yang mulia."

"Karena orientasinya membangun kepentingan bangsa dan negara," imbuhnya.

5. Bocoran Jokowi

Kepada awak media, Jokowi menjelaskan di kabinet jilid II nanti masih akan diisi wajah-wajah lama.

Namun, juga banyak pendatang baru yang akan membantu pemerintahan Jokowi bersama Maruf Amin.

"Ya ada, lah. Yang lama ada, yang baru banyak," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Meski begitu, Jokowi belum mau mengungkapkan perbandingan persentase antara wajah lama dan wajah baru di kabinet pemerintahan keduanya nanti.

"Belum dihitung persentasenya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan akan ada nomenklatur baru di periode kedua pemerintahannya.

Ia meminta masyarakat menunggu sampai dirinya mengumumkan secara resmi susunan kabinet setelah resmi dilantik bersama Maruf Amin.

"Ya secepatnya setelah pelantikan," tandas Jokowi.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail, Kompas.com/Christoforus Ristianto/Ihsanuddin)