Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menyebut pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani sebagai sinyal kuat Gerindra, Demokrat, dan PAN akan masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Arsul Sani sebelumnya mengingatkan Gerindra, Demokrat, dan PAN tidak bersikap seperti oposisi jika masuk koalisi pemerintah.

"Itu sinyal kuat tiga partai itu akan masuk di kabinet. Meski tentu tetap mungkin berubah, terutama PAN," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (17/10/2019).

Baca: Belum Lama Comeback, Tunggal Putri Peraih Medali Emas Olimpiade 2012 Buat Keputusan Mengejutkan

Baca: Kabar Buruk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Orang Nomor 1 di Polisi Ditimpa Musibah, di Palembang

Baca: Tangisi Kematian Sulli, Krystal f(x) Sampai Menginap di Rumah Duka 3 hari

Baca: Muhadjir Effendy Berharap Penggantinya di Kemendikbud Bisa Tuntaskan Persoalan Pendidikan di Papua

Alasan kenapa kemungkinan PAN tidak masuk koalisi Jokowi-Maruf Amin, karena tingginya potensi PAN tidak mendukung atau bersikap seperti oposisi dalam beberapa kebijakan walaupun mereka bergabung dalam pemerintahan.

Hal tersebut dikarenakan elite dan pendukung PAN masih terbelah sikapnya.

"Terutama elite berpengaruh seperti pak Amien Rais," jelasnya.

Sedangkan Gerindra dan Demokrat akan lebih mudah untuk bersikap disiplin dalam koalisi.

Karena dua partai ini sangat tergantung pada figur ketua umumnya.

"Sepanjang pak Prabowo Subianto dan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa setuju dengan pemerintah, maka Gerindra dan Demokrat akan lebih mudah menghindari sikap oposan jika menjadi bagian dari pemerintah," katanya.

Ia pun menilai, sebaiknya satu dari tiga partai itu lebih baik di luar pemerintahan.

Karena kekuatan oposisi terlalu sedikit bila hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di luar pemerintahan.

Ia pun mengutip hasil riset lima tahun terakhir, bahwa ada sekitar 25-30 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja jokowi.

Itu berarti, imbuh dia, ada 30 persenan potensi oposisi di masyarakat yang perlu diwadahi parpol oposisi di DPR.