Pengamat Sebut Pernyataan Arsul Sani Jadi Sinyal Kuat Gerindra, Demokrat, dan PAN Akan Masuk Kabinet
Pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani sebagai sinyal kuat Gerindra, Demokrat, dan PAN akan masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Menurut Arsul komunikasi mengenai kabinet akan kembali dilakukan secara intensif dalam beberapa hari terkahir ini.
Baca: BEM SI: Kami Yakin Bapak Jokowi Berani Lepas Dari Kekangan Oligarki Dan Kepentingan Elite Politik
Baca: Sepekan Dilaporkan Hilang Diculik, Bangkit Ditemukan dalam Keadaan Tewas Penuh Luka
Ia mengatakan ketua umum Parpol akan berkomunikasi dengan PPP soal kabinet dalam waktu dekat.
"Ya kami sabar-sabar saja lah. Nanti kalau mendesak-desak malah tidak dikasih sama pak Jokowi gimana?" tuturnya.
PPP menurur Arsul belum menyerahkan nama-nama yang dinilai layak untuk menjadi menteri kepada Presiden.
Baca: Zack Lee Ucap I Love You, Nafa Urbach Ungkap Kode ke Mantan Suami, Ruben Onsu : Rujuk ?
Karena Presiden belum memberitahu portofilo apa saja yang dibutuhkan dari PPP.
"Tetapi PPP mempersilahkan kepada presiden, mau pick up nama siapa aja di PPP ya monggo saja dan barangkali itu bisa menjadi lebih baik, karena kalau calon yang kami ajukan katakanlah dari pengurus DPP PPP kan banyak ada puluhan, kalau nanti diajukan 3-5 orang, nanti ada yang iri. 'kok saya tidak termasuk yang diajukan?' kan begitu," katanya.
Bocoran kabinet
Presiden Joko Widodo masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024 mendatang.
Tiga hari jelang pelantikan presiden atau tepatnya 20 Oktober 2019, belum ada nama-nama calon menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan.
Selama ini, Jokowi hanya memberikan sejumlah petunjuk mengenai formasi anak buahnya nanti.
Berikut sejumlah bocoran yang dihimpun Kompas.com serta disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi:
Komposisi Profesional dan Parpol
Jokowi menyatakan, kabinetnya mendatang akan diisi oleh menteri berlatar belakang profesional dan partai politik.
Secara spesifik, ia menyatakan, menteri dari partai politik memiliki porsi lebih kecil ketimbang berlatar belakang profesional.