Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartanto digadang-gadang akan menjadi Menteri Koordinator Perekenomian pada Kabinet Kerja Jilid II.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga Hartarto memilih tidak mau berkomentar.

Ia menyerahkan keputusan soal kabinet kepada Presiden Jokowi.

"Kalau itu no comment. Itu hak preogatif presiden. Kita menunggu arahan pak Presiden Jokowi," ujar Airlangga di hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Saat disinggung mengenai pekerjaan rumah dibidang industri, Airlangga Hartarto pun membeberkan.

Ia menyebut mendorong industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan industri berbasis nilai tambah manufaktur masih menjadi PR yang harus diselesaikan.

Baca: Dari Fenomena Prank, YouTuber Jeremy Mario Buat Konten Menginsipirasi: Nge-Prank Sambil Bersosial

Baca: Kivlan Zen Akan Menjadi Saksi Dalam Sidang Habil Marati

Baca: Gara-gara Beda Pilihan Pilkades, Pernikahan Keluarga Ini Diboikot Warga hingga Nasi Kenduri Ditolak

Baca: Dikira Ari-ari, Rahim Wanita yang Baru Saja Melahirkan Ini Ditarik Dokter, Akibatnya Fatal

"Kita juga dorong link and match pendidikan vokasi SDM sesuai program Jokowi dan Jusuf Kalla. Regulasi tax holiday, super deduction tax, baru keluar semua. Jadi ingin kampanye ke investor kalau regulasi telah lengkap," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta seperti dikutip dari Kompas.com, mendukung jika Airlangga Hartarto masuk kembali dalam kabinet kerja.

Ia menilai sosok Airlangga sudah terbukti dalam kepemimpinannya.

"Bagus, sudah bekerja (di kabinet). Apalagi Pak Airlangga juga Ketua Umum Partai Politik. Beliau juga latar belakangnya profesional jadi sebagai seorang figur Menko juga baik ya menurut pandangan kami," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Bocoran kabinet

Presiden Joko Widodo masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024 mendatang.

Tiga hari jelang pelantikan presiden atau tepatnya 20 Oktober 2019, belum ada nama-nama calon menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan.

Selama ini, Jokowi hanya memberikan sejumlah petunjuk mengenai formasi anak buahnya nanti.

Berikut sejumlah bocoran yang dihimpun Kompas.com serta disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi:

Komposisi Profesional dan Parpol

Jokowi menyatakan, kabinetnya mendatang akan diisi oleh menteri berlatar belakang profesional dan partai politik.

Secara spesifik, ia menyatakan, menteri dari partai politik memiliki porsi lebih kecil ketimbang berlatar belakang profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Baca: Jelang Pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Ini Sumpah yang akan Diucapkan Jokowi-Maruf Amin

Maksudnya, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Kemungkinan Diisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi

Presiden Jokowi juga mengungkapkan kemungkinan kabinet Jokowi-Ma'ruf diisi oleh kader parpol yang pada pilpres 2019 lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menjelang pelantikan dan finalisasi pembentukan kabinet, Jokowi mengaku, sudah bertemu tiga ketua umum parpol yang menjadi rivalnya di pilpres lalu.

Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Jokowi mengakui ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketiga partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Kendati demikian, ia juga mengakui bahwa belum ada keputusan yang diambil hingga saat ini.

Menteri Muda

Jokowi juga pernah mengatakan, dirinya memilih menteri berusia muda untuk masuk membantunya dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma'ruf Amin.

Calon menteri tersebut ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ia menyebut, ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka ini berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up di dalam negeri, Jokowi hanya tersenyum. Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya.

Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujar dia.

Menteri Asal Papua

Presiden Jokowi memastikan akan ada menteri asal Papua di kabinetnya bersama Ma'ruf Amin.

Hal itu tepaynya disampaikan Jokowi saat menerima siswa-siswi sekolah dasar dari Papua, beranda di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Saya pastikan ada (menteri asal Papua)," kata Jokowi disambut tepuk tangan siswa-siswi SD yang hadir.

Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan berapa jumlah menteri asal Papua yang akan duduk di kabinet nanti. Ia meminta wartawan menunggu sampai susunan kabinet diumumkan.

"Nanti dilihat (setelah pengumuman kabinet)," kata dia.

Pada kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada satu menteri asal Papua, yakni Yohana Yembise.
Yohana menjabat sebagai Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjabat pada 2014.

Banyak Wajah Baru

Presiden Jokowi juga menyebut, kabinet di periode kedua nanti masih akan diisi oleh wajah-wajah lama.

Meski demikian, banyak juga wajah baru yang akan membantu pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Ya ada lah. Yang lama ada, yang baru juga banyak," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan perbandingan presentase antara wajah lama dan wajah baru di kabinet jilid II nanti.

"Belum dihitung persentasenya," kata dia.

Nomenklatur Baru

Presiden Jokowi juga pernah mengatakan, akan membentuk dua kementerian baru di periode keduanya.

Kementerian tambahan tersebut adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang.

Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi.

Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu.

Diumumkan Usai Pelantikan

Belakangan, Presiden Jokowi juga memastikan bahwa susunan kabinet jilid II akan diumumkan setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Acara pelantikan itu sendiri akan digelar di Gedung MPR pada Minggu (20/10/2019) pukul 14.30 WIB.

"Nanti mungkin bisa hari yang sama, mungkin sehari setelah pelantikan," kata Jokowi.

Sementara itu dikutip Tribunnews.com, di media sosialnya Facebook pagi ini, Kamis (17/10/2019), Jokowi menulis soal  isu 'bocoran' kabinet.

Berikut tulisannya :

Selamat pagi. Saya telah menerima beberapa versi “bocoran” nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias kalau-kalau itu benar adalah bocoran