TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia terpilih untuk kelima kalinya menjadi anggota dewan hak asasi manusia (HAM) di PBB.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Indonesia dapat membawa penegakan HAM global lebih maju.

"Pastilah harapannya lebih maju (penegakan HAM) ke depan itu yang paling penting," ujar dia di kantor Kemlu, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Meski demikian, ia mengatakan, secara bersamaan ada tantangan yang dihadapi Indonesia saat didapuk menjadi anggota dewan HAM PBB.

Menurutnya, Indonesia perlu memberikan contoh yang lebih baik dalam hal penerapan HAM.

"Jangan lupa ada juga risikonya kita harus menjaga HAM dalam negeri lebih baik. Jangan kita anggota HAM tapi kemudian ada dalam negeri (kurang baik) nah itu sulit," jelas dia.

Sebelumnya, Indonesia kembali terpilih menjadi anggora Dewan HAM PBB periode 2020-2022, setelah menerima perolehan suara terbanyak dalam pemilihan di Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Indonesia meraih 174 suara dukungan dari 193 negara anggota PBB.

Keanggotaan Indonesia efektif akan dimulai pada 1 Januari 2020.

Ini akan menjadi keanggotaan Indonesia kelima kalinya di Dewan HAM PBB setelah tahun 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.

"Alhamdullillah Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Tidak saja menang, Indonesia juga merupakan negara dengan perolehan suara terbanyak dari kawasan Asia Pasifik," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat dikonfirmasi tribunnews.com, Jumat (18/10/2019).