TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendapatkan apresiasi karena kinerjanya yang mampu menjaga soliditas internal dan membangun sinergi dengan Kepolisian.

Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Nanang Suryana melihat keberhasilan Hadi memimpin institusi TNI.

"Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saya kira berhasil memerankan secara baik perannya sebagai Panglima TNI," kata Nanang di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Dia mencontohkan, dalam dinamika politik selama satu tahun terakhir, Panglima TNI berhasil menjaga netralitas TNI sembari membangun relasi yang konstruktif dengan Polri.

Karena itu dia menilai dalam konteks politik kenegaraan, posisi TNI dan Polri yang seperti itu sangat membantu Presiden menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri.

Dia mengatakan, kinerja Hadi yang sangat positif dalam menjaga stabilitas keamanan, tetap dibutuhkan Presiden Jokowi di pemerintahannya yang kedua.

"Dan yang lebih penting, Hadi Tjahjanto memiliki 'chemistry' dengan Presiden Joko Widodo'. Prasyarat yang sangat dibutuhkan guna membumikan visi Presiden," katanya.

Nanang menilai, beberapa kebijakan yang diambil Hadi Tjahjanto menunjukan keberhasilannya dalam membawa TNI kepada khitahnya sebagai alat pertahanan negara.

Dia juga mengomentari bahwa secara kelembagaan, tantangan yang dihadapi TNI di tahun politik bukan hanya datang dari luar namun datang dari keluarga besar seperti beberapa purnawirawan yang terjun ke politik praktis dan tidak jarang seolah-olah berupaya menarik-narik TNI ke dalam pusaran politik praktis.

Nanang menekankan bahwa, tantangan yang dihadapi TNI adalah masuknya paham radikal dalam tubuh TNI, dan hal ini disikapi secara baik oleh Panglima TNI dengan secara sigap melakukan upaya proteksi terhadap jajarannya.

Sementara, Mantan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan, selama kepemimpinan Hadi, penyerapan anggaran TNI mengalami peningkatan dari periode kepemimpinan sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Abdul Kharis karena dirinya bersama para anggota Komisi I DPR periode 2014-2019, sangat intens mengawasi kinerja TNI termasuk soal penyerapan anggaran di institusi tersebut.

Bahkan Abdul Kharis berani memberikan angka 8 untuk Hadi terkait kinerjanya yang mampu memaksimalkan penyerapan anggaran di TNI. Hal itu juga sudah dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau dari situ, saya bisa kasih nilai delapan untuk Panglima Hadi," kata Abdul Kharis di Jakarta, Sabtu.

Baca: Konser MUR Tetap Digelar Sementara yang Lain Batal, Ini Tanggapan Penyelenggara

Baca: Daftar Pendapatan 5 YouTuber Terkaya Indonesia, Raffi Ahmad & Nagita Slavina Geser Atta Halilintar

Terkait kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu lalu, Abdul Kharis menilai, itu merupakan kewengan Kepolisian bukan kewenangan TNI dalam menjaga ketertiban.

Menurut politikus PKS itu menilai pemerintah juga sudah menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Papua dan beberapa tempat lainnya merupakan gangguan kriminal, bukan soal kedaulatan sehingga TNI tidak bisa disalahkan atas terjadinya gangguan keamanan di sejumlah daerah.

Selain itu dia mendorong agar kesejahteraan prajurit TNI terus diperhatikan meskipun telah terjadi peningkatan lauk pauk, tapi hal itu masih harus ditingkatkan.