TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengucapkan selamat atas pelantikan Joko widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

Jazuli Juwaini mendorong keduanya berkomitmen menunaikan seluruh janji kampanye dan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih baik.

"Fraksi PKS DPR RI mengucapkan selamat kepada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang telah dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden Periode 2019 - 2024. Semoga dapat menghadirkan kebijakan dan program yang lebih berpihak kepada rakyat agar terwujud Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera," kata Jazuli dalam keterangan pers, di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Jazuli dalam kesempatan itu meminta Jokowi dan Ma'ruf amin membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh elemen bangsa, diantaranya merajut kembali ikatan yang sempat tercerai-berai, karena sengitnya suasana kampanye.

Jika hal itu bisa terwujud maka sesungguhnya akan menjadi modal sosial.

"Kompetisi politik kita saat ini adalah berlomba-lomba mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dengan secara serius mengawal hadirnya Pemerintahan yang bersih, efisien dan berdaya saing," ujar Jazuli.

Dalam mengawasi jalannya pemerintahan, fraksi PKS secara faktual akan mengambil jarak kritis dengan pemerintah sebagai konsekuensi berdemokrasi.

Namun demikian, Jazuli meyakinkan bahwa itu semua didasarkan atas argumentasi dan data-data yang memadai.

"Kami akan mengkoreksi yang salah, mendukung yang baik. Menghindari sikap yang menganggap semua salah dan semua benar. Selama lima tahun kemarin Fraksi PKS punya banyak catatan kritis-konstruktif terhadap kepemimpinan dan kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan," ujar legislator asal Banten ini.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang besar, namun demikian menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Baca: Sri Mulyani Kenang Masa Terakhir Jadi Menteri Kabinet Kerja Jokowi

Baca: Inilah Tata Cara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Live Streaming KompasTV

Tidak bisa dikelola sendiri dan butuh peran serta semua pihak, termasuk yang mengawasi dan mengoreksi secara kritis dan konstruktif.