Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menduga ada kelalaian perencanaan dari pihak eksekutif dalam penyusunan APBD tahun 2019.

Kelalaian tersebut berakibat terhadap terkendalanya dana untuk memasang foto resmi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Menurut Gembong, ada perencanaan yang lemah datang dari pihak eksekutif.

Mereka semestinya paham bahwa pada tahun ini ada perhelatan Pemilu, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk periode 2019-2024.

Melihat kondisi tersebut, politikus PDIP ini menilai ada pejabat di jajaran Pemprov DKI yang tidak beres mengurusi penyusunan perencanaan anggaran.

"Eksekutif sudah tahu dan paham bahwa tahun ini ada pergantian presiden, kenapa tidak dianggarkan? Berarti ada kelalaian mereka merencanakan. Itu namanya perencanaan lemah. Pejabatnya tidak beres," ungkap Gembong saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/10/2019).

Baca: Menilik Malam Puncak Hari Santri Nasional 2019 di Masjid Raya KH Hasyim Asyari Jakarta Barat

Ia juga tidak setuju jika pengadaan anggaran pencetakan foto dua pimpinan kepala negara beserta bingkainya disebut karena hilangnya alokasi dana untuk anggaran tak terduga.

Hal semacam tersebut kata Gembong, seharusnya bisa diantisipasi karena bukan termasuk masalah yang sifatnya force majeur atau kejadian di luar kemampuan manusia.

Semestinya pihak terkait bisa memprediksi kejadian di masa mendatang selama tahun tersebut dan dituangkan ketika menyusun anggaran.

"Salah kalau itu masuk anggaran tak terduga. Harusnya persoalan seperti itu bisa diantisipasi. Ini kan bukan force majeur. Anggaran bisa diprediksikan," ujar Gembong.

Baca: Selundupkan Narkotika di Celana Dalam dan Organ Intim, Dua WNA Thailand Diringkus Saat Masuk Bali

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Win Bawar menyebut pihaknya tidak memiliki anggaran untuk mengganti foto presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Jadi kebetulan memang nggak ada anggaran ya (untuk ganti foto presiden dan wakil presiden)," kata Win.

Katanya, pada era kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kategori anggaran tidak terduga di wilayah kota administrasi DKI sudah dihilangkan.