TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara mengenai isu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan menjadi menteri pertahanan pada peride mendatang.

Menurut Fadli kebenaran mengenai Prabowo akan menjadi menteri pertahanan dapat diketahui saat pengumuman kabinet oleh Jokowi.

"Nanti kita lihat saja," kata Fadli saat menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10/2019).

Fadli mengatakan  bahwa perumpamaan Abraham Lincoln yang menawarkan jabatan kepada lawannya, William Seward, yang disampaikan Prabowo dalam Rapimnas Gerindra 17 Oktober lalu, bukanlah tanda kepastian Prabowo bakal menjadi Menhan.hal itu hanya perumpamaan mengenai kemungkinan Gerindra masuk koalisi.

"Engga (Menhan) itu perumpamaan bahwa di dalam politik ada kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional, kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan kelompok, kepentingan partai untuk kepentingan yang lebih besar, itu maknanya," kata Fadli.

Baca: Jokowi Resmi Jadi Presiden RI 2019-2024, Presiden Korsel Beri Ucapan Selamat dalam Bahasa Indonesia

Baca: Ibarat WA, Presiden Jokowi Tak Mau Pejabat Hanya Sending-sending Saja

Baca: Maruf Amin jadi Wapres, Anies Baswedan Senang Punya Tetangga Baru

Fadli mengatakan partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan sikap politik apakah akan masuk ke dalam pemerintahan atau tidak. Termasuk mengenai pos kementerian yang ditawarkan Jokowi kepada Gerindra.

"Kita lihat nanti semuanya dari sisi Gerindra kita sudah serahkan kepada Pak Prabowo untuk mengambil sikap baik itu berkoalisi atau berada di luar pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya Prabowo Subianto santer diisukan jadi menteri di kabinet Jokowi.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengaku bersyukur jika kabar tersebut benar.

Sementara reaksi JK saat ditanya cocok atau tidak Prabowo jadi menteri Jokowi, ia sebut pertanyaan tersebut sensitif.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dikabarkan akan menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja Jilid II.

Akhir-akhir ini, Prabowo memang tengah melakukan safari politik dengan sejumlah partai koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Beberapa waktu lalu, Prabowo juga bertemu dengan Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tak memungkiri pembahasan mereka mengenai koalisi.

Hingga saat ini, Prabowo telah bertemu dengan sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Cak Imin, hingga rencana bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato.

Baca: Live Streaming TV Online Persipura Jayapura vs Arema FC Liga 1 2019 via Vidio Premier, Akses di Sini

Baca: Empat Pendaki Dievakuasi Dari Gunung Ranti yang terbakar, Ini Identitas Mereka

Namun, Dahnil Anzar menegaskan bahwa Partai Gerindra tak melakukan lobi untuk posisi menteri kabinet Jokowi.

"Gerindra sampai sekarang ini tidak aktif melobi ya. Harus dipahami Gerindra dalam posisi siap duduk sebagai oposisi atau dalam pemerintah," kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Sejumlah nama dari Partai Gerindra santer dikabarkan berpeluang jadi menteri Jokowi, termasuk Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dikabarkan akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Kabar tersebut juga didengar oleh pihak istana.

Meskipun juru bicara Prabowo membantah, pihak Istana Kepresidenan tak menepis namun juga tak mengiyakan.

Dikatakan tenaga ahli di Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, jika kabar tersebut benar, ia bersyukur.

"Kalaulah nanti benar seperti yang ditulis banyak orang dan yang kita dengar terkait kemungkinan beliau menjadi menteri pertahanan atau lain-lain, saya Alhamdulillahirabbil'alamin," kata Ngabalin di Jakarta, Rabu (16/10/2019), dikutip dari Kompas.com.

Prabowo dinilai memiliki karier militer yang gemilang.

Menurutnya, karier militer tersebut akan berdampak dalam sistem pertahanan negara.

"Karena pasti sudah punya latar belakang militer yang luar biasa. Kita tahu itu akan memberikan kontribusi terhadap kerja sistem pertahanan negara," tambahnya.

Berbeda dengan Ali Ngabalin, wakil presiden Jusuf Kalla justru enggan menanggapi lebih lanjut soal isu tersebut.

Jusuf Kalla menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa bertajuk ''Terima Kasih Pak JK'' yang tayang di Trans TV pada Rabu (16/10/2019).

Dalam kesempatan tersebut, awalnya Najwa Shihab menuturkan sifat JK yang selalu terbuka pada wartawan.

Selama ini JK dikenal berusaha untuk menerima semua pertanyaan wartawan.

JK lalu menyebut bahwa dirinya berusaha untuk terbuka dan memang diakuinya ia mampu menjawab segala pertanyaan.

Untuk meyakinkan, Najwa Shihab pun memberikan pertanyaan yang cukup menggelitik.

Najwa Shihab secara terang mempertanyakan apakah Prabowo layak menjadi menteri Jokowi.

"Kalau gitu saya to the point aja nih. Pak Prabowo cocok nggak jadi menteri Pak Jokowi?" tanya Najwa, dikutip dari tayangan di YouTube Najwa Shihab.

Pertanyaan Najwa lalu disambut tawa JK dan hadirin yang di studio.

"Itu masalah koalisi," jawab JK.

Najwa Shihab tampaknya tak puas dengan jawaban JK.

"Bapak bilang bisa jawab semuanya, tidak ada batasan," katanya.

JK pun mengulang kembali jawaban awalnya.

Masih penasaran, Najwa Shihab bertanya "Kan pertanyaan saya cocok atau tidak?"

"Sensitif pertanyaannya," kata JK diiringi tawa.

Tak mau menjawab dengan jelas, JK pun kembali ditanya Najwa Shihab soal jabatan yang cocok untuk Prabowo.

"Saya berandai-andai, kalau cocok, Pak Prabowo itu cocoknya Menteri Pertahanan atau Menkopolhukam?" tanya Najwa.

JK pun kembali tak mau menjawab dengan jelas pertanyaan Najwa Shihab.

"Kan ada hubungannya dengan tadi itu, Anda yang paling pintar bertanya," kata JK diiringi tawa.

Jawaban itu pun juga mengundang tawa Najwa Shihab dan penonton yang hadir.

Sejumlah isu juga beredar bahwa Prabowo lah yang meminta jatah menteri kepada Jokowi.

Isu tersebut kemudian ditanggapi oleh pengamat politik Ireng Maulana.

Ireng berpendapat, apabila hal itu benar maka Prabowo justru dinilai merugi.

"Jika Prabowo akhirnya hanya mengincar kursi Menhan, maka perannya yang semakin menguat dianggap sejajar dengan aktor politik arus utama di perpolitikan nasional akan memudar. Sebagian besar orang akan menilai tingginya pragmatisme Prabowo, dan akan mencatat Ia hanya puas dengan kursi menteri," ujarnya dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Senin (8/10/19).

Ireng menilai, posisi Menhan justru menjadikan Prabowo sebagai bawahan presiden.

Padahal, Jokowi merupakan rival Prabowo dalam dua kali Pilpres.

"Bawahan tidak lagi sejajar apapun dalihnya," katanya.