Tanggapan PKS Ketika Prabowo Subianto Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri Bidang Pertahanan
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menanggapi keputusan Prabowo Subianto yang menerima tawaran Presiden Jokowi menjadi menteri.
Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Daryono
Selain itu, Hidayat juga berharap dengan keputusan tersebut, Prabowo dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan baik.
"Betul-betul mempertanggungjawabkan pilihannya dan amanah yang diambil betul-betul dijalankan sehingga sukses melaksanakan amanahnya," katanya.
Hidayat mengatakan partainya tidak merasa ditinggalkan dengan keputusan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan.
Karena menurut Hidayat, koalisi antara Gerindra dan PKS sudah bubar pasca Pilpres 2019.
Baca: Prabowo Subianto Bakal Jadi Menteri Pertahanan? Ini Tanggapan Politikus PAN
Baca: Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri Jokowi, Dahnil Samakan dengan Politisi Tenar AS, Ini Kata Najwa Shihab
"Tak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, jadi masing-masing menjalankan policy partai dan menelaskan sikap itu kepada rakyat, dan tentu pada tuhan YME," pungkasnya.
Tak hanya PKS, PDIP pun juga angkat bicara perihal kedatangan Prabowo ke Istana sore hari ini.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menghormati hak prerogratif Presiden Jokowi terkait penunjukkan Prabowo sebagai menteri.
"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogatif dari presiden dan kita hormati hak itu," kata Hasto Kristiyanto di sela syukuran Arus Bawah Jokowi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Presiden Jokowi, kata Hasto, yang mengambil dan menentukan terhadap pergerakan kemajuan pembangunan Indonesia di masa depan.
Baca: PPP Tegaskan Penunjukan Prabowo sebagai Menhan Tidak akan Ganggu Soliditas Partai Koalisi
Baca: Delapan Wajah Baru yang Akan Jadi Menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Nadiem Makarim hingga Prabowo
"Dengan demikian Bapak Jokowi telah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari presiden," ucap Hasto.
Hasto menjelaskan, segala sesuatunya harus dilihat sebagai sebuah fatsun politik.
Bahwa rakyat sudah memilih presiden-wakil presiden, dan seharusnya diberikan kepercayaan untuk menentukan arah bangsa.
"Dengan demikian postur bagi pemerintahan akan datang adalah pemerintahan berjiwa gotong royong dan merangkul. Dengan demikian soliditas sangat kuat bagi kita untuk mengatasi tantangan internal maupun ekseternal," ungkap Hasto.
(Tribunnews.com/Whiesa, Daryono, Theresia Felisiani, Fransiskus Adhiyuda Prasetia) (Kompas.com/Ihsanuddin)
