TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Pidato Perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (20/10/2019), di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi sorotan berbagai kalangan.Termasuk oleh anggota DPRRI Tubagus (TB) Hasanuddin.

Baca: Gus Mus Ingatkan Jokowi soal Menteri: Jangan Memilih Mereka yang Menawarkan Diri Membantu

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut pidato Jokowi sangat relevan dan visioner. Sehingga harus menjadi pedoman masyarakat terutama para pembantunya.

”Pidato ini menarik dan mencerminkan visi Presiden Jokowi. Meneruskan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan rakyat Indonesia,” ujar politisi yang kerap disapa Kang Hasan ini, Senin (21/20/2019).

Kang Hasan menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan mengingat, Indonesia ke akan menghadapi persaingan yang cukup berat di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara.

Sementara untuk infrastruktur, Indonesia masih memerlukan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks memberikan fasilitas kepada pelaku-pelaku ekonomi.

“Termasuk juga dapat dimanfaatkan untuk konektivitas sehingga antara produsen dan pasar semakin dekat,” purnawirawan TNI ini menegaskan kembali.

Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaria Militer ini juga menyoroti tentang regulasi terkait lapangan pekerjaan dan investasi.

Baca: Jenazah August Parengkuan Dimakamkan di San Diego Hills Usai Penghormatan Terakhir Karyawan Kompas

Ia menyebut pentingnya undang-undang tentang ketenagakerjaan yang lebih akomodatif terhadap masyarakat dan kemudahan dalam mengakses informasi lapangan kerja.

Ia mengamini pidato presiden tentang struktur birokrasi yang perlu direstrukturisasi agar jenjang kepangkatan eselon tidak terlalu panjang dan berbelit-belit.

“Panjangnya struktur birokrasi akan berakibat lamanya proses perizinan, rumitnya prosedur administratif, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat,” tegasnya.

Terkait dengan transformasi ekonomi, mantan Pimpinan Komisi 1 DPR RI ini mengusulkan pentingnya hilirisasi sehingga sumber daya alam Indonesia memiliki nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar bagi rakyat.

“Selain itu, rakyat harus dilibatkan dalam proses dari hulu ke hilir agar menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Menjual bahan mentah secara langsung, hanya akan menguntungkan pihak ketiga,” kata dia.

Seperti diketahui, usai dilantik bersama Wakil Presiden Kiai Maruf Amin, Jokowi langsung menyampaikan pidato.

Ada lima poin yang menjadi fokus prioritas kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, antarlain pembangunan SDM.

Kemudian pemmbangunan Infrastruktur, Penyederhanaan regulasi terkait lapangan kerja, UMKM, dan investasi.

Selanjutnya adalah rasionalisasi birokrasi, penyederhanaan struktur dan terakhir transformasi ekonomi, dari ekonomi berbasis SDA ke manufaktur.