TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan Presiden Joko Widodo akan bahaya memudarnya loyalitas partai koalisi dengan mengakomodir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai manteri kabinet.

Menurut Yunarto, partai koalisi memaklumi dengan keterpaksaan kehadiran Gerindra ke dalam kabinet.

"Dalam konteks bagi-bagi kekuasaan, tentu partai koalisi koalisi kecewa, apalagi mereka telah berjuang, tapi pada akhirnya jatah kursinya berkurang atau tidak dapat sama sekali," ujar Yunarto di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Yunarto menilai masuk Gerindra ke koalisi jelas mempengaruh soliditas dan loyalitas partai koalisi terhadap Jokowi.

Baca: Menurut Pengamat, 2 Faktor Mengapa Prabowo Terima Tawaran Jokowi Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Hal ini, kata dia, sudah tampak dari pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyatakan akan menjadi oposisi jika tidak ada partai yang menjadi oposisi.

"Pernyataan Pak Surya Paloh tentunya bentuk penolakan terhadap masuk Gerindra ke koalisi. Partai koalisi lain juga mungkin kecewa dan tidak nyaman dengan kehadiran Gerindra, tetapi mereka memaklumi dengan keterpaksaan," ungkap dia.

Menurut Yunarto, apa yang terjadi saat ini menunjukan gaya politik Jokowi yang bersifat akomodatif dan tidak menginginkan adanya konflik.

Gaya politik akomodatif ini bisa menjadi aset sekaligus menjadi beban bagi Jokowi.

"Menjadi beban jika kabinet hanya jadi tempat untuk menampung orang dari partai oposisi tanpa memperhatikan kapasitas, kualitas dan integritas dari orang-orang yang menjadi menteri. Menjadi aset jika orang-orang yang menjadi menteri merupakan orang yang berkualitas, punya kapasitas dan integritas," jelas dia.

Pekerjaan rumah terbesar Jokowi dalam lima tahun mendatang, lanjut dia, adalah memastikan soliditas dan loyalitas partai koalisi. Menurut dia, salah satu caranya adalah menunjukan kinerja yang baik.

"Para menterinya harus bekerja sesuai dengan target dengan kerja-kerja yang terukur, realistis dan berdampak pada kepentingan masyarakat. Jika kinerja Jokowi dan para menterinya bagus, maka kepuasan publik akan tinggi terhadap Jokowi," katanya.

Menurut dia kalau kepuasan publik tinggi, tentu partai juga akan loyal dan takut keluar koalisi karena kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi akan berdampak positif secara elektoral terhadap partai.