Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ketua Umum PPHI: Berikan MK Kewenangan Menunda Berlakunya UU

“Berikan MK kewenangan menunda berlakunya undang-undang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Ketua Umum PPHI: Berikan MK Kewenangan Menunda Berlakunya UU
Ist/Tribunnews.com
Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI), Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH.

“UU KPK hanya bisa batal diberlakukan jika Presiden menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, red). Presiden diberi waktu selama 30 hari untuk menandatangani UU setelah disahkan oleh DPR.

Artinya, selama rentang waktu 30 hari itu, jika Presiden tidak menandatanganinya, maka UU itu akan berlaku secara otomatis sejak disahkan DPR, kecuali Presiden mengeluarkan Perppu. Sejauh ini Presiden tidak mengeluarkan Perppu KPK,” tambah Murphi.

“Untuk itulah, MK perlu diberi kewenangan untuk menunda pemberlakuan sebuah UU. Ini diperlukan jika ada UU yang akan diberlakukan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi rakyat.

Untuk mengubah atau menambah kewenangan MK, maka UUD 1945 beserta undang-undang turunannya harus diubah, dan ini merupakan kewenangan MPR dan DPR,” ujar Murphi lagi.

MK, jelas Murphi, adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 2 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, yang intinya, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, lanjut Murphi, MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Adapun kewenangan MK, menurut Murphi, diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, yakni MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk, pertama, menguji UU terhadap UUD 1945; kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; ketiga, memutus pembubaran partai politik; dan, keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“MK juga memiliki wewenang tambahan, yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sebagaimana disebut Pasal 157 UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah,” urai Murphi.

Nah, tutur Murphi, bila kewenangan MK hendak diperluas atau ditambah, misalnya agar bisa menunda pemberlakuan UU, maka Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No 24/2003 harus diamandemen. “Bila MPR jadi mengamandemen kembali UUD 1945, maka Pasal 24C ayat (1) perlu juga diamandemen. Adapun amandemen Pasal 10 ayat (1) UU No 24/2003 merupakan kewenangan DPR,” tandasnya. (*)

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas