TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menggaet kadernya ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Mereka meyakini, Presiden pasti mempunyai tujuan yang baik dengan tidak menyertakan kader partainya sebagai menteri.

"Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca Pemilu 2019, Partai Demokrat meyakini keputusan Presiden Jokowi tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Partai Demokrat menyatakan mengucapkan selamat bekerja kepada jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik.

Hinca berharap, para menteri bisa mengemban tugas membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sesuai dengan harapan rakyat.

Baca : Setelah Ditelisik, Ternyata Ada Hal 'Tak Lazim' Susunan Kabinet Jokowi, Beda Jauh dengan Sebelumnya

Baca: Cerita Jonan Jelang Lengser dari Menteri, Istri Tanya, Nanti Mau Ngomong Apa Udah Siap Belum?

"Partai Demokrat mendoakan agar Kabinet Presiden Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu," ujar Hinca.

Baca: Erick Thohir Mengaku Siap Dicopot Jika Tak Becus Jadi Menteri BUMN

Soal arah politik Partai Demokrat ke depan, Hinca mengatakan, Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera menyampaikannya melalui pidato politik dalam waktu dekat.

Baca: KH Robikin Emhas: Banyak Kyai Kecewa, Jabatan Menteri Agama Tidak Dijabat Orang NU

"Menunggu pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat berkaitan dengan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, baik dalam kehidupan politik maupun pembangunan bangsa," tutur dia.

Baca: Jaksa Agung Baru di Kabinet Jokowi Ternyata Adik Kandung Politisi PDIP

Dalam pidato itu, Hinca menambahkan, SBY juga akan menyampaikan sikap dan pandangannya terkait rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Terkait keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan kita, pada saatnya Ketua Umum Partai Demokrat akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi," imbuh dia.

Laporan: Haryanti Puspa Sari

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tak Ada Kader yang jadi Menteri Jokowi, Ini Pernyataan Demokrat...