Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Presiden Jokowi Soroti 5 Hal untuk Kabinet Indonesia Maju

TRIBUNNEWS.COM - Sehari setelah melantik jajaran Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Medeka, Jakarta pada Kamis (24/10/2019) pagi.

Selain seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, sidang yang juga dihadiri oleh dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri Komjen Ari dono

Dalam sidang tersebut, Presiden Jokowi menekankan beberapa poin kepada para menterinya, diantara terkait goal besar serta beberapa hal yang membuat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Baca: Jokowi Sindir Menteri Lama di Rapat Perdana, Tak Paham Visi Misi hingga Tak Hadir Rapat 5 Tahun

Berikut beberapa hal yang disorot oleh Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna pada Kamis (23/10/2019).

Tak Ada Visi Misi Menteri

Presiden Jokowi kembali menekankan bahwa tak ada visi misi menteri, karena yang ada hanyalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

"Pada sidang paripurna yang pertama pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, terutama yang akan kita kerjakan, kerja kerja besar yang akan kita lakukan dalam 5 tahun ke depan."

"Terutama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden," kata Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna perdana, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10) pagi, dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya saat pengenalan para menteri di depan Gedung Istana Negara, Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa tak ada visi misi menteri, yang ada hanyalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Baca: ‎Tanggapi Gaya Duduknya yang Viral di Media Sosial, Jokowi : Biasa Saja

Goal besar

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa goal besar pekerjaan pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja.

Sebab hal tersebut adalah yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh masyarakat.

Presiden pun mengimbau agar para menterinya memberikan pelayanan yang terbaik pada hal yang berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja.

“Jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten, kota yang tidak mengerti masalah ini. Jadi setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang sebaik-baiknya berikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” tegas Presiden Jokowi,dikutip dari laman Setkab.

Baca: 2 Menteri Jokowi Beristri Model, Wishnutama & Agus Gumiwang, Intip Pesona Gista Putri & Loemongga

Pangkas Regulasi

Presiden Jokowi mengatakan bahwa di Indonesia terlalu banyak regulasi dan peraturan yang menurutnya dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti masih banyaknya peraturan yang masih tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang ada diatasnya.

“Nanti Mendagri tolong digaris bawahi, Perda, Pergub, peraturan Bupati, peraturan wali kota, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya.”

Lebih lanjut, Presiden meminta agar hal itu dilihat disetiap kementerian dan kembali menekankan agar memangkas regulasi yang ada sehingga dapat bekerja untuk melayani masyarakat serta melancarkan investasi.

“Nanti akan segera saya rapatkan dalam 2 minggu, 2 minggu lagi, setelah itu hal-hal yang menghambat itu yang ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja dengan cepat,” tegas Presiden.

Baca: Jokowi Sebut Susunan Wamen Telah Lengkap, Ada Dari Parpol dan Profesional

Tekankan untuk Kerja Tim

Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajarannya untuk selalu bekerja dalam tim karena kerja Kabinet adalah kerja tim, bukan kerja menteri per menteri, juga bukan kerja sektoral.

Konsolidasi dan koordinasi tidak akan berjalan lancar apabila satu pihak tidak berpartisipasi maksimal.

"Kerja kita adalah kerja tim. Bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini adalah membangun sebuah negara besar, nggak mungkin itu menteri berjalan sendiri-sendiri. Kerja tim." jelas Presiden.

Dilansir tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi pun menyinggung mengenai menteri yang tak pernah menghadiri rapat Menteri Koordinator selama lima tahun pada masa pemerintahan pertamanya.

"Yang dikoordinasi oleh para Menko. Jangan sampai ada lagi diundang Menko selama lima tahun, hadir sekali aja tidak."

"Ada yang seperti ini. Saya denger, saya juga baru denger," tutur Jokowi.

"Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi, mengkoordinasi, diundang rapat oleh Menko tidak pernah hadir."

"Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi, kerja kita adalah kerja tim," tegasnya.

Baca: Penjelasan Pakar Hukum tentang Omnimbus Law yang Disebut-sebut Jokowi

Tak Boleh Debat diluar Rapat

Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tidak memperlihatkan perbedaan sikap atas keputusan pemerintah kepada publik.

Jokowi mempersilakan debat kepada para menterinya di dalam forum rapat kabinet.

"Jadi setiap rapat, baik paripurna, ratas, rapat internal itu ada sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," ungkapnya.

"Silahkan ramainya di dalam rapat. Mau debat silakan, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan dengan segala risiko harus kita laksanakan," katanya.

"Kalau ada perubahan dan kondisi tertentu marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," tambah Jokowi.

(Tribunnews.com/Tio/Theresia Felisiani/Pravitri)