Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kabinet Jokowi

Tak Perlu Tunggu Instruksi Jokowi, KPK Minta Menteri Segera Lapor Harta Kekayaan

Selain itu, KPK juga menemukan lima menteri yang sempat menjadi penyelenggara negara tetapi belum menyerahkan LHKPN kembali.

Tak Perlu Tunggu Instruksi Jokowi, KPK Minta Menteri Segera Lapor Harta Kekayaan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama usai mengenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melayangkan surat kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut hingga saat ini, belum ada satu pun menteri yang melaporkan harta kekayaan pasca pelantikan, Rabu (23/10/2019).

"Nanti kami surati dulu ya, karena ini kan baru dua hari lah setelah dilantik. Batas waktunya (serahkan LHKPN) tiga bulan," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2019).

KPK mencatat, setidaknya terdapat enam menteri yang belum pernah menyerahkan LHKPN.

Pasalnya, keenam menteri tersebut baru pertama kali menjadi sebagai penyelenggara negara.

Baca: Edarkan Sabu dan Ekstasi, Mantan Artis Cilik Pemain Sinetron Madun Mengaku Menyesal

Baca: Harapan Presiden Jokowi Saat Angkat Nadiem Makarim dan Fachrul Razi Jadi Menteri

Baca: Mau Maju Pilkada Solo, Megawati Wajibkan Gibran Baca 4 Buku Penting, Ini Penjelasan Sekjen PDI-P

Selain itu, KPK juga menemukan lima menteri yang sempat menjadi penyelenggara negara tetapi belum menyerahkan LHKPN kembali.

Sedangkan sisanya, kata Febri, para menteri cukup menyerahkan laporan harta kekayaannya secara periodik pada 2020.

"Pada dasarnya, semua penyelenggara negara yang menjadi menteri saat ini sudah pernah melaporkan kekayaannya tetapi ada beberapa yang masih perlu di-update lagi sesuai pelaporan periodik," katanya.

Sebelumnya, KPK mengingatkan kepada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju agar dapat menyerahkan LHKPN.

Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sudah termaktub dari sejumlah Undang-Undang.

Misalnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Selain itu, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Noor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga termaktub kewaiban pelaporan LHKPN.

Terakhir, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas