TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura menegaskan tidak pernah meminta jatah kursi menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju, meski saat Pilpres 2019 mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. 

"Hanura tidak mengemis-ngemis jabatan menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju," kata Ketua DPP Hanura Inas N Zubir dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (26/10/2019). 

Inas mengaku tersinggung ketika ada pernyataan komposisi kabinet saat ini dapat bekerja dengan baik, meski tanpa keterlibatan Hanura. 

Baca: Berapa Gaji dan Tunjangan Wakil Menteri Jokowi?

"Seolah-olah jika kabinet diisi oleh perwakilan Hanura maka kabinet malahan berjalan tidak baik," tutur Inas.

Inas kembali menegaskan, Hanura tidak akan meminta-minta jatah kursi kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden

Hanya saja, kata Inas, tidak patut bila Hanura tidak diajak bicara dan ditinggalkan begitu saja. 

"Hanura tidak memaksakan kehendak untuk meminta-minta jatah kepada Jokowi, kami sepenuhnya mendukung keputusan apapun yang diambil oleh Presiden, dan itulah totalitas Hanura, tapi sebagai teman seperjuangan dalam pilpres yang lalu, maka sudah sepantasnya jika Hanura diajak bicara," paparnya. 

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman mengatakan, persoalan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan penentuan pun tidak ada campur tangan dari pihak luar. 

 "Pak Jokowi dengan hak beliau, (bilang) cukup, cukup. Saya pikir sudah cukup," ucap Fadjroel di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Menurutnya, ke depan tidak ada penambahan wakil menteri lagi, mengingat perintah Presiden sudah jelas agar bekerja dengan cepat setelah dilantik. 

Baca: Ditangkap Dugaan Prostitusi di Batu, Artis PA Seorang Putri Pariwisata Ternyata Berstatus Pelajar

"Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa bekerja sebaik-sebaiknya. Kemarin dalam rapat perdana, beliau mengatakan juga segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat," papar Fadjroel.