TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim, mengkritisi langkah pemerintah yang tidak memilih kadernya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Fahmi menyebut pihaknya kecewa tidak mendapatkan jatah Mendikbud bukan karena kepentingan pragmatis.

"Yang penting bagi kami kalau ada kekecewaan kami kecewa bukan dalam urusan pragmatis. Karena Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis. Tidak terlibat dalam dukung mendukung Pilpres kemarin, hingar bingar, tarik menarik, seperti misalnya kawan-kawan PA 212," ujar Fahmi di D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).

Baca: Pelaku Penyeroyokan Athalla Naufal Ditangkap, Residivis Ikut Terlibat, Ini Motifnya

Menurut Fahmi, masalah pendidikan memiliki kaitan erat dengan Muhammadiyah.

Ada empat aspek yang menjadi konsen Muhammadiyah selama ini, salah satunya mengenai pendidikan.

"Yang jelas kalau urusan keagamaan pendidikan, sosial, kesehatan kan sangat berkait erat dengan Muhammadiyah," ungkap Fahmi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Mendikbud pada Kabinet Indonesia Maju bukan dari kalangan Muhammadiyah.

Jokowi justru mengangkat mantan CEO Gojek, Nadiem Makarim, sebagai Mendikbud.

Terkait hal tersebut, menurut Fahmi persoalan pendidikan tidak melulu terkait persoalan pendidikan. Namun juga terkait dengan persoalan moral bangsa.

"Jadi bukan hanya persoalan teknologi. Karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Nah yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan Kabinet ini dilakukan agak serampangan," tegas Fahmi.

Seperti diketahui, Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbud.

Dirinya menggantikan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam Kabinet Indonesia Maju.