TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku masih menahan diri untuk melontarkan kritik terhadap kabinet Presiden Joko Widodo ( Jokowi) jilid II atau Kabinet Indonesia Maju.

"Jadi sementara ini saya masih menahan diri, karena saya harus fair, harus sportif. Berikan dulu waktu untuk konsolidasi dan lain-lain. Kalau ternyata sudah enam bulan 'jebulnya' tidak bisa apa-apa, nanti kita buat perhitungan," kata Amien setelah menjadi pembicara dalam kajian dengan tema "Islam dan Komunis (bahaya laten komunis)" di Masjid Jami' Karangkajen, Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam.

Menurut Amien, Kabinet Indonesia Maju tidak perlu buru-buru dikritik.

Baca: Tak Jadi Menteri, Jokowi Kemungkinan Akan Menyodorkan Jabatan Ini kepada Yusril

Baca: Begini Kabar Santri yang Ramal Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Ternyata Nasibnya Menyedihkan

Kabinet yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo itu perlu diberi waktu untuk merealisasikan cita-cita yang dijanjikan enam bulan hingga satu tahun ke depan.

"Jangan belum apa-apa ini (dianggap) kabinet yang tidak profesional, kabinet karut-marut, kabinet yang membuat banyak problem tidak nendang, dan lain-lain," kata dia.

Namun, apabila setelah batas waktu tersebut kabinet Jokow-Ma'ruf tidak kunjung menunjukkan mutu sesuai cita-cita yang dijanjikan, mereka perlu dikritik.

"Kalau jelas tidak bermutu tidak sesuai cita-cita yang dijanjikan maka mengapa tidak lantas kita mengambil peran yang lebih nyata lagi supaya 'dijewer' kalau sampai tidak 'deliver'. Tidak 'deliver' artinya tidak melaksanakan janji-janjinya itu," kata Amien.

Sementara itu, terkait masuknya Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju, Amien mengaku tidak merestui juga tidak menentangnya.

"Kalau saya bapaknya Prabowo, saya merestui. Saya enggak merestui, tidak menolak, tidak melawan juga," kata Amien.

Adapun Prabowo kini menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Alasan Gerindra

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan mengenai alasan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menerima tawaran Presiden Jokowi jadi Menteri Pertahanan.

Menurut Dasco, Prabowo menerima tawaran tersebut karena bidang yang ditawarkan sesuai dengan konsep partai Gerindra dalam bidang kemandirian pertahanan, pangan, dan energi. 

"Nah ini ada beberapa konsep kita yang diterima termasuk kemandirian pertahanan, nah sehingga sesuai dengan konsep yang kita berikan itu yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi sehingga kami ya menyatakan dapat menerima karena konsep kami diterima," kata Dasco di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu.

Baca: AFF Futsal Championship 2019: Kensuke Takahashi Beberkan Kunci Kemenangan Indonesia atas Malaysia

Sebelumnya Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo Subianto tidak asal meminta pos menteri saat ditawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (21/10/2019).

Prabowo meminta pos menteri yang sesuai dengan kapasitasnya dalam bidang pertahanan.

"Kalaupun pak Jokowi minta yang masuk ada pak Prabowo ya harus sesuai dengan kapasitas pak Prabowo, jadi pak Prabowo tidak asal minta, misalnya tidak asal mau diberi menteri tapi kepentingan beliau adalah kalau itu Gerindra bisa berkontribusi di situ, pak Prabowo bisa kontribusi maksimal di situ baru beliau bisa terima," kata Dahnil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin,malam, (21/10/2019).

Baca: Cara Menonton Mola TV Sheffield United vs Arsenal Liga Inggris, Susunan Pemain Simak di Sini

Saat membuka komunikasi dengan pemerintah, menurut Dahnil, Prabowo menyerahkan sejumlah konsep dalam bidang pangan, ketahanan energi, dan pertahanan.

Bila kemudian presiden menyetujui dan meminta Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, maka Prabowo meminta pos yang sesuai dengan konsen partai Gerindra tersebut.

"Yang jelas memang itu kan kompetensi pak Prabowo ya kalau pak Prabowo kan memang di situ, dan sejak awal ketika memyampaikan konsepsi segala macam memang pak Prabowo jelaskan kekhawatiran beliau tentang Papua, pertahanan keamanan kita, tentang potensi TNI kita dan macam macam, itu memang concern beliau," katanya.

PAN Jadi Oposisi

Sebelumnya, Anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo menegaskan, partainya akan mengambil sikap menjadi oposisi dalam lima tahun ke depan.

Ia juga memastikan seluruh kader dan pimpinan telah sepakat dengan keputusan tersebut.

Hal ini juga sekaligus menanggapi rumor perbedaan pendapat antara Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal posisi partai dalam lima tahun ke depan.

"PAN sudah clear, di luar pemerintahan. Tidak ada perbedaan sikap politik antara Ketua Wanhor pak Amien dengan Ketua Umum bang Zul. Sikap politik beliau berdua sama," kata Drajad saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Baca: PDIP: Penambahan Koalisi Diputuskan Oleh Jokowi dan Parpol Koalisi

Lagi pula, menurut Drajad, para pengurus partai dari pusat hingga daerah pun telah menyatakan akan mengikuti apapun yang diputuskan oleh Amien Rais.

"Baik di pusat, wilayah maupun daerah itu sangat mendengarkan dan mengikuti nasihat pak Amien," ungkapnya.

Mantan Anggota DPR RI itu mengaku tak mau ikut campur soal sikap parpol lain yang banyak bermanuver untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi. Termasuk soal partai Gerindra yang dikabarkan akan masuk ke dalam kabinet.

Baginya, hal itu merupakan hak masing-masing partai politik untuk menentukan arah partai.

"Demokrasi di seluruh belahan dunia memerlukan parpol yang mampu melakukan checks and balances. Parpol yang bisa memberikan alternatif kebijakan yang lebih baik. Jadi beroposisi itu bukan berarti harus musuhan apalagi cakar-cakaran," ungkapnya.

PAN, kata dia, telah memilih mengambil peran tersebut agar demokrasi Indonesia bisa lebih sehat dan dewasa. Selain itu juga masyarakat mempunyai menu kebijakan yang semakin berkualitas.

"Selain tentunya, sebagai wujud ikatan moral dan apresiasi terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam Pilpres dan Pileg 2019," pungkasnya.