TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah kementerian menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk pertama kalinya.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan lima destinasi pariwisata prioritas, khususnya untuk menarik investor yang masuk ke Indonesia.

Rakor ini menjadi maping pertama, dalam pengembangan perekonomian Indonesia, seperti yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari tayangan Kompas Malam yang telah dipublikasikan di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (26/10/2019), rakor melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca: Ini Rahasia Kompak Istri Wishnutama, Gista Putri, dengan 2 Eks Istri, Wina Natalia & Wina Widodo

Kelimanya dilibatkan dalam sinergitas peningkatan lima destinasi wisata, yang akan menjadi prioritas di Indonesia.

Lima destinasi wisata yang akan dijadikan prioritas antara lain Mandalika, Candi Borobudur, Danau Toba, Laboan Baju, dan Likupang.

"Kita sedang mencari ide dan melihat timeline, kira-kira butuh waktu dua bulan untuk memikirkannya," tutur Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama.

Menurutnya, dalam pengembangan wisata tidak cukup hanya dengan membuat event  yang menarik tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal.

Wishnutama menambahkan, dari tempat-tempat yang menjadi prioritas tersebut harus dipahami kondisinya, sehingga bisa menjual dengan keunikannya, dicari sesuatu yang berbeda dengan target wisata dari negara lain.

Baca: Menteri Wishnutama Kekayaannya Rp 1,4 Triliun, Seperti Apa Rumah Suami Gista Putri? Intip Potretnya

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menuturkan, Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana Rp 7,8 triliun sedangkang Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp 2,5 triliun.

Total ada Rp 10,3 triliun untuk direct investasi dari APBN.

"Anggaran tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata untuk dilakukan cara pengembangan pariwisata agar segera dapat dirasakan oleh masyarakat," tutur Basuki Hadimuljono.

Baca: Menparekraf Wishnutama Tanggapi Isu Harga Tiket Pulau Komodo jadi Rp 14 Juta

Baca: Jembatan Holtekamp Segera Diresmikan, Wamen PUPR: Bukti Presiden Tak Setengah Hati Bangun Papua

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, saat pengumuman nama-nama menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019), Jokowi menyebut tugas Menparekraf adalah mengurus 10 destinasi wisata baru.

Pernyataan Jokowi mengenai 10 destinasi wisata baru merujuk pada 10 destinasi pariwisata prioritas atau yang disebut 10 Bali Baru.

Penetapan 10 destinasi prioritas ini merupakan amanat presiden, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada 4 Januari 2016.

Program 10 Bali Baru merupakan program pemerintah untuk mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas guna mendongkrak pemerataan pariwisata Indonesia.

Baca: Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2021, Menpar Wishnutama Ingin Ulang Kesuksesan Asian Games

Pengembangan 10 Bali Baru juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja di 10 destinasi wisata prioritas.

Adapun 10 destinasi Bali Baru yang dikembangkan pemerintah adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.

Sampai akhir periode Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Kementerian Pariwisata menetapkan 5 destinasi super prioritas dari 10 Bali Baru untuk dikembangkan yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Dalam mengurus 10 Bali Baru, Wishnutama sebagai Menparekraf, harus memikirkan penyiapan sumber daya manusia, akses, aksesibilitas, dan amenitas. (Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)