Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo bercerita soal seorang Kepala Daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Hal tersebut diungkapkan Tjahjo Kumolo ketika menggelar jumpa pers di kantor Kemenpan-RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Awalnya Tjahjo menjelaskan Presiden Jokowi memiliki gagasan untuk menghapus Eselon 3 sampai Eselon 4.

Tunjuan pemangkasan birokrasi tersebut dilakuakan agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat.

Baca: Inspirasi Kostum Halloween Simpel Berdasarkan Zodiak: Cancer Jadi Serigala, Capricorn Jadi Monyet

"Saya yakin, jika ini bisa dilakukan (penghapusan Eselon 3 sampai 4) dengan tegas saya kira tidak akan ada lagi pejabat yang OTT jual beli jabatan," kata Tjahjo.

Ia menjelaskan sudah ada 119 pejabat daerah yang terkena OTT karena kasus jual beli jabatan terkait jabatan eselon.

Terkait OTT tersebut, Tjahjo punya pengalaman tersendiri ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Baca: VIRAL Foto Ijazah Gaya Santai, Tangan Diletakkan di Dagu dengan Ekspresi Datar

Tanpa menyebut bupati mana yang terjaring OTT KPK saat itu, Tjahjo mengatakan sebelum ditangkap KPK, bupati tersebut menelepon dirinya.

Bupati tersebut meminta posisi jabatan kepada Tjahjo Kumolo melebihi peraturan yang ada.

"Saya ingat ada seorang bupati yang menelpon saya jam 09.00 WIB. Ia menelepon dan meminta saya untuk menyetujui usulan yang menggandeng 27 pejabat daerah tapi saya bertahan bilang tidak bisa karena aturannya hanya 9," tutur Tjahjo.

Tak lama setelah menelepon Tjahjo, bupati tersebut ditangkap KPK.

Baca: Waketum Gerindra Sebut Prabowo Subianto Dapat Undangan Berkunjung ke Amerika Serikat

"Begitu telepon ditutup pukul 09.45 WIB bupati itu terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh (KPK) karena ternyata sudah merekam pembicaraan saya dan dia," ucapnya.

Tjahjo merasa lega karena dirinya tidak ikut terjebak dalam permainan birokrasi tersebut.

"Seandainya kalau saya bilang iya atas permintaan bupati itu, habis saya," ujarnya.