TRIBUNNEWS.COM- Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah mendapatkan sorotan tajam oleh publik. Pasalnya di dalam anggaran tersebut, terdapat alokasi pembelian lem aibon sebesar 82,8 Milyar Rupiah.

Sebelumnya alokasi pembelian lem aibon yang masuk dalam anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta di posting oleh Anggota DPRD Jakarta, William Aditya Sarana.

Melalui laman twitternya, ia menunjukkan alokasi pembelian lem aibon sebanyak 37500 siswa x 12 bulan. Sontak hal ini memicu keramain publik.

Dikutip dari Kompas TV, Dinas Pendidikan DKI Jakarta kemudian buka suara mengenai anggaran sebesar 82,8 Milyar Rupiah untuk pembelian lem aibon.

Baca: Konfirmasi Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh, Terkait Lem Aica Aibon Rp 82 Miliar

PLT Dinas Pendidikan, Saifullah Hidayat  mengatakan anggaran sebesar 82,8 Milyar Rupiah merupakan anggaran sementara. Ia juga mengakui ada kekurang cermatan dalam pengimputan data.

“Atas komponen itu juga belum langsung kita aminkan, tetap dilakukan penyisiran kembali oleh Dinas Pendidikan maupun Suku Dinas, untuk memastikan komponen yang di susun sekolah benar-benar sesuai kebutuhan,”ujar Saifullah Hidayat, PLT Dinas Pendidikan Jakarta, Rabu (30/10/2019)

Baca: [DIALOG] Geger! Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Disdik DKI (1)

Agus Ramdani, selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 DKI Jakarta menerangkan akhir bulan Juli harus mengimput e-budgeting. Dan kenapa tertera anggaran sebesar 82,8 milyar, karena di setiap sekolah belum merencanakan Rencana Kerja Sekolah. Dan dalam proses pengimputan, staff hanya mengimput hanya dalam dua kode rekening.

“Hari Juli itu kita harus segera mengimput e- budgeting. Sehingga kita cantumkan nilai yang tadi di kalikan sejumlah itu sebesar 82,8 Milyar. Juga karena sekolah belum merencanakan Rencana Kerja di Sekolahnya. Sehingga di dalam pelaksanaanya staff menginput hanya di dalam 2 kolom rekening, padahal itu hanya untuk sementara. Setelah sekolah mengimput ERKAS, itu yang akan kami sesuaikan dalam sistem,” ucap Agus Ramdani.

Dengan kejadian ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akan berdiskusi dengan Anies Baswedan dan kepala DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy terkait dengan temuan janggal APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

“Nanti kan masih ada mekanisme internal disana, ada inspektoratnya, ada kajian di DPRDnya, kita belum mengintervensi sampai kesana dulu,”ujar Tito saat ditemui Kamis, (30/10/2019).

Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan terkait dengan kejadian ini menyebut terdapat alasan tersendiri hingga anggaran 82,8 Milyar bisa terjadi. Menurutnya banyak satuan staff yang mengisi draft kolom tersebut dengan seadanya karena bagian komponen belum dibahas.

“Setiap tahun, saya perhatikan banyak staff, yang memasukkan yang penting angkanya terlebih dahulu, toh nanti dibahas. Karena dalam pembahasan baru nanti rekening dan komponenya dibahas dan di samakan, anggaranya sudah. Itu semua dokumenya ada, dan di cek secara manual. Dan karena terlalu detail di level itu, beberapa ada yang mengerjakan dengan teledor,” Ucap Anis.

“Teledor itu pokoknya di isi terlebih dahulu, toh nanti di verifikasi dan kemudian di bahas, dan di ujung tidak akan begitu”Imbuhnya.

Anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

(TRIBUNNEWS.COM/Muhammad Nur Wahid Rizqy)