TRIBUNNEWS.COM - Anggaran APBD DKI Jakarta masih menjadi topik hangat untuk publik, satu di antara tokoh yang memberikan komentar adalah Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Djarot menjelaskan bahwa ia tak sependapat dengan Anies Baswedan yang menyebut kesalahan input anggaran akibat kesalahan sistem elektronik APBD warisannya.

Menurutnya jika terjadi kesalahan dalam penginputan, yang keliru bukanlah sistemnya namun SDM yang memasukan data.

"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kira-kira SDM-nya yang input," ujar Djarot pada Kamis (31/10/2019) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Kompas.com.

Djarot menilai yang seharusnya dievaluasi adalah yang menginput data anggaran.

Ia pun menambahkan sekalipun ada kesalahan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus segera memperbaikinya.

"Artinya kalau itu semakin tertutup maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," ujar pria yang lahir di Magelang pada 6 Juli 1962 ini.

Bagi Djarot untuk menyikapi persoalan kesalahan input anggaran, publik dimohon untuk tidak gaduh.

Menurutnya justru yang paling utama adalah bagaimana penyusunan anggaran dapat diperbaiki dengan benar.

"Untuk warga masyarakat nggak usah gaduh, nggak usah nyinyir, nggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki," kata Politisi PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.

Baca: Rencana Pemekaran Papua, Mahfud MD Bicara Soal Antisipasi Kecemburuan

Sebelumnya diberitakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran digital yang diwariskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Menurutnya, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta masih memiliki banyak kelemahan.

Untuk itu, seringkali jajaran Pemprov DKI Jakarta harus kembali menyisir usulan anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem.

"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019)

Untuk mengatasi kinerja sistem yang dianggap kuno, Anies mengaku sedang mengupayakan perbaikan sistem yang lebih canggih.

Ia pun menargetkan, sistem baru ini sudah bisa digunakan tahun depan menggantikan e-Budgeting warisan Ahok.

Baca: Sering Beri Kritikan Pedas pada Anies Baswedan hingga Dituding Penggemar Ahok, PSI Tanggapi Santai

"Sekarang (sistem e-Budgeting) baru mau diperbaiki, sekarang manual. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," kata Anies.

Untuk diketahui, e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta saat ini merupakan peninggalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.

(Tribunnews.com/Inza Maliana/Imanuel Nicolas Manafe)