Komjen Idham Azis Sebut Radikalisme Tidak Bisa Diidentikkan dengan Islam
Radikalisme menjadi satu di antara beberapa hal menjadi perhatian Idham Azis saat uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon kapolri.
Penulis: Clarissa Fauzany Priastuti
Editor: Rizki Aningtyas Tiara
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Komjen Idham Azis untuk menggantikan Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Sebagai kelanjutan dari penunjukkan calon tunggal Kapolri, Komisi III DPR menggelar Fit and Proper Test atau uji kepatutan dan kelayakan pada Rabu (30/10/2019).
Uji kelayakan terhadap Komjen Idham Azis dimulai pada pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dari serangkaian uji kepatutan dan kelayakan itu kemudian Komisi III DPR bersepakat menyetujui Komjen Idham Azis sebagai calon Kapolri.
Aklamasi tersebut disampaikan langsung oleh Herman Herry selaku Ketua Komisi III DPR RI.
Sebelumnya, dalam proses pengujian itu Komjen Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri menyampaikan janji-janji yang akan ia jalankan apabila dilantik menjadi Kapolri.
Janji-janji tersebut di antaranya adalah menekan korupsi dan memastikan netralitas Polri dalam panggung politik.
Masalah radikalisme yang masih marak terjadi juga sempat disinggungnya.
Ia menyatakan bahwa radikalisme tidak dapat dianggap sebagai tindakan dari suatu agama tertentu.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa radikalisme itu tidak bisa diidentikkan dengan Islam. Radikalisme merupakan tindakan oknum atau suatu kelompok," ujarnya berdasarkan tayangan YouTube Kompas TV yang diunggah pada Rabu (30/10/2019) kemarin.
