TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara terkait rencana Menteri Agama Fachrul Razi melarang penggunaan cadar untuk masuk instansi pemerintah.

Puan cenderung setuju dengan rencana kebijakan tersebut dengan alasan kemananan.

Ia mengatakan, untuk alasan keamanan maka perlu ada aturan yang jelas soal pengguna cadar masuk pemerintahan.

Baca: Kronologi Pengungkapan Prostitusi di Tasikmalaya, Pelanggannya Politisi dan Pejabat

Baca: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Klarifikasi soal Video Syur Mirip Nagita: 100 Persen Hoaks!

Baca: Kabar Buruk buat Pengguna WhatsApp WA, Ternyata Bisa Dibajak Saat Video Call

"Ya ini kan juga masalahnya untuk keamanan, jadi jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu dilakukan tanpa pengawasan yang jelas," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Puan enggan berkomentar lebih jauh soal rencana kebijakan dari Menteri Agama yang menuai kontroversi itu.

Menurutnya mengenai masalah cadar sebaiknya ditanyakan kepada Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Muhaimin Iskandar.

"Cak Imin itu urusannya," katanya.

Sebelumnya Menteri Agama Fachrul Razi mengkaji pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan.

"Nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab (cadar), tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019).