TRIBUNNEWS.COM - Publik dibuat gaduh karena sejumlah anggaran Pemprov DKI yang dianggap janggal. Anggaran-anggaran tersebut tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Kenapa Ini Bisa Terjadi? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait anggaran belanja alat tulis kantor yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Dilansir dari kanal YouTube Tvonenews, (31/10/2019).

Anies Baswedan memberikan alasan mengenai anggaran yang jumlahnya bisa terlampaui cukup tinggi.

"Misalnya nilainya Rp 35 miliar lalu terdapat komponen yang harus di isi dan apabila komponen tersebut ada maka dapat dimasukkan," ujarnya.

Baca: ‎Jokowi Minta Balai Latihan Kerja Relevan Dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Gubernur DKI Jakarta mengatakan ketika komponen belum tersedia maka tetap mencari yang dapat dimasukkan yang terpenting totalnya mencakup Rp 53 miliar.

Seperti yang dikatakan Anies, berdasarkan sistem manajemen anggaran, perencanaa RKPD harus menyertakan komponen kegiatannya.

Menurutnya komponen tersebut nantinya akan dibahas di DPRD.

Dari pembahasan tersebut nantinya komponen dimasukkan kemudian dikoreksi.

Baca: Istana Kepresidenan di Papua Akan Dibangun Dengan Ciri Khas Bumi Cenderawasih

Sistem seperti ini memaksa para perencana memasukkan komponen di saat belum tentu ada komponennya dan tidak dilakukan pengecekan.

Anies menyebut ada alasan tersendiri sampai akhirnya anggaran bermasalah seperti pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar bisa terjadi.

Dia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau draf sebelum KUA-PPAS, hanya tercantum nama kegiatan dan dana yang diperlukan, tidak sampai ke komponen kebutuhan.

Baca: Ketua Bawaslu Minta Jajaran di Daerah Tak Takut Sanksi Peserta Pilkada yang Melanggar

"Ini adalah sistem yang sudah digital tapi saya istilah kan tidak smart," ujar Anies Baswedan

Menurut Anies karena dia tidak melakukan pengujian atas data yang dimasukkan.

Bahkan, Anies menganggap kejadian serupa juga kerap terjadi sejak sistem ini dibuat. Ia mengaku hanya menerima sistem e-budgeting ini dan masih menuai masalah yang sama.(*)

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)