TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mencuat wacana Partai NasDem kemungkinan bakal berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelumnya, Partai NasDem melakukan safari politik ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Ada tiga kesepakatan dalam pertemuan itu, di antaranya memperkuat sistem pengawasan di DPR terhadap kinerja pemerintah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan, setiap partai berhak melakukan safari politik, termasuk Partai Nasdem yang rencananya akan bertemu PAN.

Hanafi Rais mengatakan, dirinya belum bisa memastikan apakah pertemuan NasDem dengan PAN akan menghasilkan poros politik baru.

Ia pun tidak ingin berspekulasi terlalu jauh terkait hal tersebut.

"Namanya safari politik tentu tidak bisa dilarang dan semua partai saya kira punya hak yang sama untuk menjalankan pilihan-pilihan politik," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Apakah nanti konsekuensinya atau langkah berikutnya akan membentuk koalisi baru, ataupun yang lain-lain wallahu a'lam. Kita belum tahu, wong juga belum ketemu," kata dia.

Meskipun partainya akan bertemu Partai NasDem selaku partai pendukung pemerintah, Hanafi menekankan, PAN akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang di DPR.

"Kita sejak awal sudah mengatakan kita berada di luar pemerintah dan sampai sekarang juga itu kita pegang," ujar Hanafi.

"Jadi kalau fungsi kita sekarang ini, menjadi bagian dari check and balance di sistem politik kita yang menganut sistem demokrasi," lanjut dia.

Mengenai pertemuan dengan Nasdem, menurut Hanafi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pasti akan menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Namun, Hanafi belum mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Itu nanti Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum yang tentu akan melihat dan menerima kunjungan dari partai Nasdem, kalau memang ada silaturahim tersebut. Apa yang mau disampaikan dalam pertemuan itu, ya kita tunggu saja," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, partainya akan melanjutkan safari politik ke partai-partai di luar pemerintahan.

Ia mengatakan, pihaknya sedang mengatur jadwal untuk bertemu PAN.

"Ada rencana begitu (bertemu PAN), tapi waktunya mungkin setelah kongres Nasdem," kata Willy saat dihubungi, Jumat (1/11/2019).

Willy mengatakan, dirinya selalu berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno sehingga untuk menyesuaikan jadwal pertemuan bisa dilakukan.

Namun, kemungkinan pertemuan akan dilakukan seusai kongres Partai Nasdem yang akan digelar pada awal November ini.

"Saya komunikasi intensif dengan sekjen PAN Mas Eddy Soeparno. Jadi dengan PAN komunikasi Nasdem bagus," ujar dia.

"Karena padatnya acara prakongres dan sudah kongres tinggal beberapa hari lagi," kata Willy.  (Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Ini Kata Hanafi Rais soal Kemungkinan Koalisi Nasdem-PAN

Kesepakatan NasDem dengan PKS

Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat berjuang bersama-sama dalam memperkuat fungsi pengawasan di DPR RI.

Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh beserta jajaran DPP partainya dan Ketua Umum PKS, Sohibul Iman beserta jajaran DPP partainya, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Baca: Mobil Pribadi Prabowo Pakai Plat Nomor Khusus 1-00, Politisi Demokrat Pertanyakan : Awas Ditilang

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam itu, menghasilkan tiga kesepakatan antara NasDem dengan PKS.

Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal membacakan hasil kesepakaran dimana kedua partai menghargai pilihan politik masing-masing tapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi.

"Pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara di luar pemerintahan. Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem yang berjuang di dalam pemerintahan," kata Mustafa Kamal.

Mustafa Kamal mengatakan perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya," kata Mustafa Kamal.

Kesepahaman kedua antara PKS dan NasDem, kata Mustafa, adalah soal kedaulatan NKRI.

PKS-NasDem tidak akan memberi tempat untuk gerakan separatisme, terorisme hingga radikalisme.

"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Mustafa Kamal.

Baca: Niat Gibran Maju Jadi Wali Kota Solo di Pilkada 2020 Dapat Respon dari Beberapa Partai Politik

Ketiga, lanjut Mustafa, PKS dengan NasDem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam.

"Generasi penerus dari 2 komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati saling memahami dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," jelasnya.