Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kabinet Jokowi

Bahas Kenaikan Iuran BPJS dalam Rapat Terbatas, Jokowi Berharap Tak Ada Gejolak Di Masyarakat

Presiden Joko Widodo berharap kenaikan iuaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak menimbulkan gejolakdalam diri masyarakat.

Bahas Kenaikan Iuran BPJS dalam Rapat Terbatas, Jokowi Berharap Tak Ada Gejolak Di Masyarakat
Kompas.com
Rapat Terbatas, di Kantor Presiden Kamis (31/10/2019) 

Kenaikan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Setelah membahas mengenai kenaikan iuran BPJS, Jokowi juga membahas mengenai rencana revisi Undang-undang Ketenagakerjaan.

Serta penolakan dari rakyat terkait rancangan undang-undang yang kontroversial.

Jokowi meminta Menko Polhukam agar dapat dijelaskan kepada rakyat secara runtut dan jelas.  

Karena kalau Pemerintah tidak dapat mengelola dengan hati-hati akan memicu masalah politik yang berkepanjangan.

Oleh sebab itu, Menko Polhukam secara intensif melakukan deteksi diri dan membuka komunikasi seluas-luasnya kepada semua pihak tanpa terkecuali.

Rapat terbatas ini dihadiri oleh menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Terlihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Tak hanya itu, para menteri di bawah koordinasi Polhukam juga tampak hadir.

Para menteri terlihat serius mendengarkan rapat terbatas yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/ ihsanuddin)

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Miftah
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas